UNTUK INDONESIA
Berita Perppu Terbaru

Rangkaian berita Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatannya adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Ditandatangani oleh Presiden yang kemudian diajukan lagi ke DPR dalam persidangan yang berikut dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang. Pembahasannya dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perppu.

Tolak Jadi UU, PKS Sebut Perppu Covid-19 Tak Jelas
Fraksi PKS di DPR menolak Perppu 1/2020 tentang penanganan Covid-19 menjadi Undang Undang (UU) karena dinilai tak jelas.
DPR Ingatkan Risiko Kasus BLBI pada Perppu Corona
DPR mengingatkan agar penyaluran dana tambahan penanganan virus corona Covid-19 dalam Perppu Nomor 1/2020 dilakukan secara transparan.
Perppu 1/2020 Terkait Corona Pangkas Kewenangan DPR
Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara, terkait penanganan virus corona Covid-19 memangkas banyak kewenangan DPR.
Pejabat KKSK untuk Anggaran Corona Tak Bisa Dituntut
Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pelaksana dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara.
Beda Pendapat 2 Wakil Ketua KPK Soal Perppu
Basaria Pandjaitan, menegaskan kinerja KPK tidak terpengaruh dengan isu soal revisi UU KPK ataupun Perppu KPK.
Sikap Arteria Dahlan Terhadap Emil Salim Tuai Kecaman
Sikap anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan terhadap Ekonom Senior Indonesia Emil Salim menuai kecaman warganet.
Tiga Syarat Genting Desak Jokowi Keluarkan Perppu
Petrus Salestinus mengatakan ada tiga syarat kegentingan yang memaksa Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu.
Jokowi Keluarkan Perppu, Sebaiknya UUD 1945 Diamandemen
Jika masyarakat tetap melakukan tekanan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu terkait KPK sebaiknya UUD 1945 diamandemen.
Masinton: Perppu Itu Diktator Konstitusi
Menurutnya akan berbahaya jika ada orang yang mendesak untuk segera mengeluarkan Perppu.
Desakan Perppu KPK, Peneliti LIPI: Biar UU Jalan Dulu
Peneliti LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai ada beberapa poin dari ICW logis, namun tak setuju jika perppu UU KPK diterbitkan berdasarkan desakan.
10 Konsekuensi Jokowi Jika Tak Terbitkan Perppu UU KPK
ICW yang menyebut ada 10 konsekuensi yang akan timbul, jika Presiden Jokowi tidak segera membuat keputusan menerbitkan perppu UU KPK.
Ketua MPR Respons Kapan Diterbitkannya Perppu KPK
Ketua MPR Bamsoet menyebut kapan Perppu untuk UU KPK hasil revisi diterbitkan.
Moeldoko Sebut Perppu UU KPK Bagai Buah Simalakama
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan keputusan untuk penerbitan Perppu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bagai buah simalakama.
Perrpu UU KPK, Jaksa Agung: Adakah Kegentingan Memaksa?
Jaksa Agung HM Prasetyo mempertanyakan kegentingan penerbitan Perrpu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Terbitkan Perppu, DPR Bahas Periode Mendatang
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) merupakan hak presiden.
Fahri Hamzah Ingin Perppu Penyadapan Dipercepat
Fahri Hamzah mengatakan usulan pembuatan undang-undang penyadapan dipercepat melalui pembuatan Perppu.
Boni Hargens: Tak Hanya HTI, Saksi Yehuwa Juga Harus Dibubarkan
"Saya susah membayangkan, di negara beragama seperti Indonesia ada kelompok agama yang memaksa pihak lain untuk mengikuti sekte mereka. Ini melanggar prinsip beragama di Indonesia," tegas Boni.
Majelis Pemuda Islam Desak DPR Setujui Perppu
Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII), Provinsi Kalimantan Barat, mendesak DPR agar menyetujui Perppu No. 2/2017 tentang Ormas untuk dijadikan undang-undang.
Wiranto Bantah Perppu Untuk Diskreditkan Umat Islam
Menko Polhukam Wiranto membantah anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas dilakukan pemerintah untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam.
Wapres: Perppu Ormas Tetap Berlaku
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tetap berlaku meskipun DPR belum menyetujuinya.
Jalur Pengadilan, Pembubaran Ormas Tak Cukup Enam Bulan
Kementerian Dalam Negeri mengatakan pembubaran ormas melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama hingga lebih dari enam bulan.
Load more ...