Berita Perppu Terbaru

Rangkaian berita Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatannya adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Ditandatangani oleh Presiden yang kemudian diajukan lagi ke DPR dalam persidangan yang berikut dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang. Pembahasannya dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perppu.

KSP: Perppu Ciptaker untuk Kepentingan Rakyat dan Negara
Tujuan Perppu itu antara lain tentunya juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas dan menyederhanakan proses birokrasi.
Yusril Tegaskan Perppu Cipta Kerja Sesuai Prosedur, Tidak Ada yang Salah
Mantan Menteri Hukum dan HAM itu menjelaskan dalam hal memperbaiki, dapat melalui mekanisme DPR atau Presiden mengambil inisiatif.
DPR Tegaskan Perppu Ciptaker Jadi Solusi
Pro dan kontra terhadap sebuah regulasi merupakan hal biasa di negara demokrasi. Masyarakat perlu memahami alasan pemerintah mengeluarkan regulasi.
Romli Atmasasmita Nilai Penyataan Jimly Asshiddiqie Soal Perppu Ciptaker Berpotensi Provokasi
Prof Romli Atmasasmita menilai pernyataan Prof Jimly Asshiddiqie termasuk upaya provokasi.
Soal Ciptaker, PKS Pilih Perppu Ketimbang Legislative Review
Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS DPR RI, Anis Byarwati mengatakan pihaknya memilih Perppu ketimbang Legislative Review hadapi UU Cipta Kerja.
Desakan Pendemo di Banyuwangi Keluarkan Perppu Omnibus Law
Massa aksi di DPRD Banyuwangi mengancam melakukan aksi lebih besar lagi 10 hari ke depan jika Presiden Jokowi tak keluarkan perppu Omnibus Law.
Tak Mau Pilkada 2020 Jadi Horor, PKS Usul Terbitkan Perppu
Politisi PKS Netty Aher meminta pemerintah segera menerbitkan Perppu soal pelanggaran protokol kesehatan oleh pasangan calon di Pilkada 2020.
Pemerintah Diminta Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada 2020
Pemerintah diminta segera menerbitkan aturan berbentuk Perppu untuk menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Alasan PP Muhammadiyah Minta Pilkada Serentak Ditunda
Faktor kemanusiaan dan keselamatan menjadi alasan PP Muhammadiyah meminta agar Pilkada serentak ditunda. Berikut penjelasan detailnya.
Banyak Desakan, Jokowi Godok Perppu Penundaan Pilkada
Setelah mendapat desakan agar menunda pilkada, Istana akhirnya buka suara terkait pembahasan rancangan Perppu pilkada.
Tolak Jadi UU, PKS Sebut Perppu Covid-19 Tak Jelas
Fraksi PKS di DPR menolak Perppu 1/2020 tentang penanganan Covid-19 menjadi Undang Undang (UU) karena dinilai tak jelas.
DPR Ingatkan Risiko Kasus BLBI pada Perppu Corona
DPR mengingatkan agar penyaluran dana tambahan penanganan virus corona Covid-19 dalam Perppu Nomor 1/2020 dilakukan secara transparan.
Perppu 1/2020 Terkait Corona Pangkas Kewenangan DPR
Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara, terkait penanganan virus corona Covid-19 memangkas banyak kewenangan DPR.
Pejabat KKSK untuk Anggaran Corona Tak Bisa Dituntut
Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pelaksana dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara.
Beda Pendapat 2 Wakil Ketua KPK Soal Perppu
Basaria Pandjaitan, menegaskan kinerja KPK tidak terpengaruh dengan isu soal revisi UU KPK ataupun Perppu KPK.
Sikap Arteria Dahlan Terhadap Emil Salim Tuai Kecaman
Sikap anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan terhadap Ekonom Senior Indonesia Emil Salim menuai kecaman warganet.
Tiga Syarat Genting Desak Jokowi Keluarkan Perppu
Petrus Salestinus mengatakan ada tiga syarat kegentingan yang memaksa Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu.
Jokowi Keluarkan Perppu, Sebaiknya UUD 1945 Diamandemen
Jika masyarakat tetap melakukan tekanan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu terkait KPK sebaiknya UUD 1945 diamandemen.
Masinton: Perppu Itu Diktator Konstitusi
Menurutnya akan berbahaya jika ada orang yang mendesak untuk segera mengeluarkan Perppu.
Desakan Perppu KPK, Peneliti LIPI: Biar UU Jalan Dulu
Peneliti LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai ada beberapa poin dari ICW logis, namun tak setuju jika perppu UU KPK diterbitkan berdasarkan desakan.
10 Konsekuensi Jokowi Jika Tak Terbitkan Perppu UU KPK
ICW yang menyebut ada 10 konsekuensi yang akan timbul, jika Presiden Jokowi tidak segera membuat keputusan menerbitkan perppu UU KPK.
Load more ...