TAGAR.id, Jakarta - Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita menilai pernyataan Prof Jimly Asshiddiqie berpotensi menimbulkan provokasi kepada masyarakat untuk membenci dan melawan pemerintahan yang sah.
Hal itu disampaikan Romli saat menanggapi pernyataan Jimly yang menyebut bahwa Presiden Jokowi bisa dimakzulkan atau dilengserkan karena telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja.
“Pernyataan dan anjuran Prof Jimly untuk impeachment (pemakzulan) sudah termasuk provokasi, menghasut masyarakat untuk membenci dan melawan pemerintahan yang sah atau makar,” kata Prof Romli dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Januari 2023.
Dalam pernyataannya, Jimly menyebut penerbitan Perppu adalah bentuk melawan hukum. Terkait hal itu, Romli pun mengaku tidak sependapat dengan Jimly. Romli pun mempertanyakan sejumlah hal terkait dasar pernyataan dari Jimly tersebut.
“Apakah bentuk hukum Perppu tidak diatur dalam UUD 45? Apakah Anda mengetahui pemerintah sewenang-wenang (dalam) mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022? Tolong Anda sebutkan sumber informasi,” ujarnya.
Pasalnya, menurut Romli, beberapa tahun silam Jimly pernah menyatakan bahwa pemakzulan seorang presiden adalah suatu hal yang nyaris tidak mungkin. “Delapan tahun lalu beliau (Jimly) bilang ‘mustahil’,” katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja melanggar prinsip negara hukum. Menurutnya, MPR RI bisa saja melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Jimly, lantaran ia menganggap, kalau Jokowi sudah melakukan pelanggaran hukum berkali-kali.
"Kalau sikap partai-partai di DPR dapat dibangun seperti sikap mereka terhadap kemungkinan penerapan sistem proporsional tertutup, bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk impeachment," kata Jimly dalam keterangan tertulisnya, Rabu.[]
