Video Terkini
Kesaksian Pegawai Non Muslim yang Dipecat tentang Isu-isu Miring di KPK
Tagar TV | 2 June 2021 | 17:33 WIB

Tagarians, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, mengatakan isu taliban, radikal Islam dalam KPK, adalah narasi yang dibuat untuk memberangus pegawai KPK yang sebenernya berintegritas.

Faktanya, kata Giri, dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan kemudian dibebastugaskan oleh pimpinan, 9 di antaranya beragama non muslim. Fakta ini kata Giri otomatis mematahkan isu taliban.

"Pertanyaaannya kan selama ini, oh ini paling golongan taliban, kadrun nih, radikal Islam. Faktanya adalah, dari 75 itu yang Nasrani 7 orang, yang Buddha 1 orang, yang Hindu 1 orang," kata Giri, Sabtu, 22 Mei 2021.

Berikut ini 7 pegawai beragama Kristen yang dibebastugaskan oleh pimpinan KPK, berdasarkan penjelasan Giri.

1. Andre Nainggolan, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan yang sedang menangani kasus korupsi pengadaan Bansos Covid-19.

2. Hotman Tambunan, Kasatgas Diklat

3. Rasamala Aritonang, Kabag Perencanaan Biro Hukum

4. H Nababan, Penyidik

5. T Simanjuntak, Fungsional Biro Hukum

6. SF Siahaan, Fungsional Biro SDM

7. Benydictus Siumlala Martin, Fungsional Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat

"Jadi, yang Nasrani ada Andre Nainggolan, itu Kasatgas yang menangani Bansos. Lagi on fire menangani Bansos, enggak lulus. Hotman Tambunan Kasatgas Diklat, yang melakukan PTUN melawan pimpinan kemarin karena dipindahkan secara tidak demokrasi, sudah pasti menang itu di pengadilan, tapi enggak di-acc," kata Giri.

"Rasamala Aritonang, itu orangnya yang sangat diandalkan. Kalau ketemu Presiden, itu lima pimpinan, orang keenamnya adalah Rasamala. Kemudian ada penyidik," tutur Giri.

Berikutnya seorang pegawai KPK beragama Buddha yang juga dibebastugaskan, yaitu seorang penyelidik, Rieswin.

Selanjutnya seorang pegawai KPK beragama Hindu yang juga dibebastugaskan, berinisial IVK, posisinya adalah Fungsional Pengaduan Masyarakat.

Total ada 9 pegawai KPK beragama non Islam yang turut dibebastugaskan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

"Jadi, teori tentang ini mereka taliban, kadrun, radikal Islam, terpatahkan," kata Giri.

Sebelumnya, beredar Surat Keputusan (SK) terkait pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa di antaranya yaitu Penyidik Senior KPK Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

SK penonaktifan yang beredar tersebut diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021. SK tersebut ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya telah diteken Plh Kabiro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin.

Saatu di antara poin penting dalam SK tersebut yaitu 75 pegawai yang tidak lulus TWK diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri tidak membantah ihwal beredarnya SK tersebut. Kata Ali, SK tersebut merupakan hasil asesmen TWK yang akan disampaikan kepada atasan masing-masing untuk selanjutnya diberikan kepada 75 pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ali mengatakan SK tersebut diterbitkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas.

Untuk membahas lebih lanjut isu-isu miring yang dialamatkan kepada Wadah Pegawai KPK, termasuk di antaranya label taliban, radikal Islam, persekongkolan Novel Baswedan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan isu-isu lain, apakah itu seratus persen narasi framing dari pihak yang bersebarangan dengan latar belakang politik atau kepentingan lain, atau isu-isu miring itu mengandung kebenaran, Pemimpin Redaksi Tagar.id Siti Afifiyah mewawancarai Pegawai Non Muslim KPK, Fungsional Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, Benydictus Siumlala Martin, satu di antara pegawai yang dipecat karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.