Berita Tipikor Termodern

Himpunan berita pengadilan tindak pidana korupsi (pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tipikor adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini pengadilan ini telah dibentuk di setiap pengadilan negeri di provinsi. Perkara yang ditangani adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Kuasa Hukum Ade Yasin: Persidangan Ini Dilatarbelakangi Peristiwa Tangkap Tidur, Bukan Tangkap Tangan
Tak ada operasi tangkap tangan KPK terhadap Ade Yasin. Adanya operasi tangkap tidur pada saat dini hari - kuasa hukum Ade Yasin, Roynal Pasaribu.
Soroti Putusan Kasus Korupsi, ICW: Hukuman Selalu Ringan
ICW menyebut rata-rata putusan atas perkara korupsi di Indonesia yang ringan tidak efektif memberi efek jera.
Komisi III DPR Setuju Sinintha Sibarani, Calon Hakim Tipikor MA
Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI minus PPP menyetujui tiga calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.
Kejagung Periksa Dua Direksi BPJS Naker Atas Dugaan Tipikor
Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi terkait dugaan Tipikor pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan.
Pengakuan Tommy Sumardi Soal Kasus Djoko Tjandra
Tommy Sumardi angkat bicara mengenai surat terbit yang berstempel Polri, setelah memberikan uang senilai USD 370 ribu.
Muzni Zakaria Divonis 4 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut
Bupati Solok Selatan non-aktif Muzni Zakaria divonis penjara selama 4 tahun. Hakim juga mencabut hak politiknya.
Omnibus Law UU Cipta Kerja Berpotensi Tabrak Aturan Tipikor
Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA Indonesia) mengatakan, Omnibus Law UU Cipta Kerja berpotensi tabrak aturan Tipikor.
Kasus Suap, Muzni Zakaria Dituntut 6 Tahun Penjara
Terdakwa kasus korupsi Bupati Solok Selatan non aktif dituntut selama 6 tahun penjara.
Jokowi Ungkap Tiga Jurus Cegah Tipikor
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki tiga agenda besar sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor)di Indonesia.
Tipikor Jual Beli Tanah RTH Kota Bandung
Saking mudahnya praktik jual beli tanah pada kasus korupsi pengadaan RTH Kota Bandung, JPU KPK sebut seperti jual beli comro
Perma 1/2020 Tipikor Tak Cukup Kurangi Disparitas
Pakar hukum pidana Fachrizal Afandi mengomentari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
Kasus Djoko Tjandra Momentum Bersih-bersih
Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH) Indonesia berharap Kasus Djoko Tjandra momentum bagi lembaga penegak hukum untuk bersih-bersih
GGMH Desak Hukuman Berat Koruptor RTH Kota Bandung
Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH) Indonesia ancam unjuk rasa dengan massa yang lebih besar ke Jakarta
IAAC: Tindakan Staff Jokowi Masuk Kategori Tipikor
IAAC mengapresiasi permintaan maaf Andi Taufan, namun mereka berharap hukum tetap berjalan di situasi pandemi Covid-19 ini.
Terdakwa Suap SAH Yogyakarta Merasa Dijebak Jaksa
Gabriella, terdakwa kasus suap jaksa proyek SAH Yogyakarta mengaku dijebak dalam kasus yang dialami. Dia dituntut 2 tahun penjara oleh JPU KPK.
Kasus Tipikor, Rano Karno Disebut Terima Rp 700 Juta
Saksi sidang kasus tipikor mengaku rutin memberikan uang kepada Rano Karno ketika menjadi Wakil Gubernur Banten. Nilainya mencapai Rp 700 juta.
Akhirnya Romi Mengakui Terima Suap Jabatan Kemenag
Romahurmuzy akhirnya mengaku menerima uang dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin di rumahnya pada Februari 2019.
KPK Beberkan Fungsi Pencegahan Tipikor di Indonesia
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membeberkan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia.
Dugaan Korupsi PKH, Kadinsos Makassar Tak Terlibat?
Keterlibatan Kepala Dinas Sosial dalam kasus ini, lanjut dia, kemungkinan tidak ada.
Divonis 7 Tahun Penjara, Bupati Purbalingga Nyatakan Pikir-Pikir
Kasus proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga tahap 2.
Tuntutan Tambahan JPU KPK, Hak Politik Tasdi Dicabut
Pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun.
Load more ...