Pemerintah Kota Makassar
Berita RUU Pemilu Terhangat

Gabungan berita Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) telah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Ditetapkan ambang batas pemilihan presiden sebesar 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pemilu legislatif tersebut. Artinya, partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika menduduki setidaknya 20 persen kursi DPR. Disahkannya RUU Pemilu maka pelaksanaan pemilu serentak 2019 memiliki landasan hukum. Hal ini menunjukkan kepatuhan pemerintah dan seluruh parpol terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasan Golkar, PKB dan NasDem Berbalik Arah soal RUU Pemilu
Keputusan mundurnya tiga parpol ini dilakukan setelah Presiden Jokowi menolak usulan RUU Pemilu.
Maju Tidaknya Revisi UU Pemilu, DPR Perlu Libatkan Penyelenggara
Dalam membahas nasib revisi UU Pemilu DPR RI perlu melibatkan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun DKPP.
Kopel: Belum Ada Parpol di Indonesia yang Punya Keuangan Sehat
Komite Pemantau Legislatif menegaskan revisi hukum kepemiluan penting dilakukan. Banyak persoalan substansial yang harus diperbaiki.
Negrit: Ini Saat Tepat Revisi, UU Pemilu Belum Komprehensif
Direktur Eksekutif Negrit Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai saat ini merupakan situasi tepat untuk merevisi Undang-Undang Pemilu.
Tolak Revisi UU Pemilu, Parpol Terlalu Penurut ke Pemerintah
Perludem sayangkan sikap parpol menolak revisi UU Pemilu, bahkan ada yang secara mendadak menolak meski di awal mendukung.
Gerindra Nilai Revisi UU Pemilu Hanya Kepentingan Jangka Pendek
Gerindra menilai revisi UU Pemilu setiap jelang pelaksanaan Pemilu dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas demokrasi.
NasDem Putar Haluan Tak Mendukung Revisi UU Pemilu
Fraksi NasDem menarik dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Tersandera Isu Pilkada Serentak, NasDem Tolak Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem menilai pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sedang tersandera.
Buru-buru Revisi RUU Pemilu, Jangan demi Kepentingan Pilkada 2022
TePi meminta pembahasan RUU Pemilu jangan dilakukan secara terburu-buru apalagi ditunggangi agenda Pilkada 2022 dan 2023.
Jimly Asshiddiqie Sayangkan Pemerintah Enggan Bahas RUU Pemilu
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyayangkan sikap pemerintah dan sebagian besar parpol cenderung menolak direvisinya UU Pemilu.
Akankah Pilkada 2022 Digabung ke Pemilu Serentak 2024?
Akankah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2022 dan 2023 digabung menjadi serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024?
DPR Sebut Revisi UU Pemilu Menjadi Agenda Penting 2021
revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menjadi agenda krusial yang harus diselesaikan pada 2021.
Martin Manurung: Revisi UU Pemilu Perlu Konsensus
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Martin Manurung menanggapi pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait revisi UU Pemilu.
Grace Natalie Melawan Lewat Mahkamah Konstitusi
Grace Natalie melawan lewat Mahkamah Konstitusi. Setelah gol uji materi MD3, ini berikutnya.
PKS Berharap Gugatan ke MK Dilakukan Secara Profesional
Fraksi PKS mendukung penuh jika ada perorangan atau lembaga yang akan menggugat UU Penyelenggaraan Pemilu ke MK. Namun PKS berharap agar gugatan dilakukan secara profesional.
Kata Fahri Hamzah, Konsep Treshold Ciptakan Ketidakpastian
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai konsep threshold bertentangan dengan prinsip persyaratan atau prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
Walau Walk Out, Gerindra Anggap UU Pemilu Sudah Sah
Anggota DPR Ahmad Riza Patria dari Fraksi Gerindra menilai UU Penyelenggaraan Pemilu yang disahkan tadi malam sudah sah untuk digunakan dalam Pemilu 2019.  
PDIP: Yang Walk Out Silahkan Gugat ke MK
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyesalkan beberapa anggota DPR yang menyebut presidential treshold 20 persen adalah inkonstitusional.
Empat Fraksi Walk Out, Akhirnya RUU Pemilu Disahkan
Akhirnya, setelah melalui paripurna yang cukup alot, DPR mensahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu menjadi undang-undang.
Pemerintah Bersikukuh Presidential Threshold 20%
Pemerintah bersikukuh memilih ambang batas calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20%.
Forum Lobi Wacanakan Ganti Fadli Zon
Forum lobi yang dilakukan fraksi-fraksi di DPR memunculkan wacana pergantian Pimpinan Rapat Paripurna, dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon diganti dipimpin Ketua DPR Setya Novanto.
Load more ...