NasDem Putar Haluan Tak Mendukung Revisi UU Pemilu

Fraksi NasDem menarik dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat memberikan pengarahan Kongres II NasDem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat malam 8 November 2019. (Foto: Tagar/Fernando P)

Jakarta - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M. Ali mengatakan fraksinya menarik dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Menurut dia, langkah itu sesuai dengan kebijakan DPP Partai NasDem yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu

"Fraksi NasDem menarik dukungan terhadap revisi UU Pemilu," kata Ahmad M. Ali di Jakarta, seperti dikutip Antara, Sabtu, 6 Februari 2021. 

Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie Sayangkan Pemerintah Enggan Bahas RUU Pemilu

Ahmad M. Ali menyebut posisi fraksi akan melanjutkan kebijakan partai di legislatif. Pasalnya, kata dia, Fraksi NasDem di DPR RI adalah perpanjangan tangan DPP Partai NasDem sehingga fraksi menjalankan kebijakan DPP termasuk terkait dengan RUU Pemilu. 

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat, 5 Februari 2021 menegaskan dirinya mengarahkan agar Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU No. 7/2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024. 

Menurut Surya Paloh bangsa Indonesia saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi akibat wabah tersebut. Oleh karena itu, dia memandang perlu menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, dan bahu-membahu menghadapi pandemi dan memulihkan perekonomian bangsa. 

Baca juga: DPR Sebut Revisi UU Pemilu Menjadi Agenda Penting 2021

"Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," ujar Surya Paloh. 

Sebagai partai politik, kata Surya Paloh, NasDem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Kendati demikian, partainya tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. []

Berita terkait
Tersandera Isu Pilkada Serentak, NasDem Tolak Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem menilai pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sedang tersandera.
Buru-buru Revisi RUU Pemilu, Jangan demi Kepentingan Pilkada 2022
TePi meminta pembahasan RUU Pemilu jangan dilakukan secara terburu-buru apalagi ditunggangi agenda Pilkada 2022 dan 2023.
Akankah Pilkada 2022 Digabung ke Pemilu Serentak 2024?
Akankah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2022 dan 2023 digabung menjadi serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024?
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.