Berita Badan Pertanahan Nasional Aktual

Deretan berita Badan Pertanahan Nasional, lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. Badan tersebut diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari BPN dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Petugas Ukur Penjaga Kedaulatan RI di Pulau Kecil dan Terluar
Petugas ukur mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi adalah lokasi yang berada di tengah lautan dan hanya berisi bangunan mercusuar.
Pemerintah Permudah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
PP penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi penyelenggaraan dan kemudahan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional.
Sofyan Djalil: Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah Berbasis Nilai Pasar
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan sistem informasi pertanahan dalam melakukan penilaian ZNT perlu berdasarkan basis nilai pasar.
Kementerian ATR/BPN akan Perbaharui Peta Zona Nilai Tanah
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pihaknya berencana memperbaharui Peta Zona Nilai Tanah (ZNT).
Kementerian ATR/BPN Bagikan 2.938 Sertipikat Hak Tanah
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra membagikan sebanyak 2.938 sertipikat hak atas tanah hasil dari program Redistribusi Tanah.
PTUN Putuskan Gugatan ke BPN dan Keraton Yogya Tak Diterima
PTUN Yogyakrta memutuskan gugatan seorang warga terhadap BPN dan Panitikismo Keraton Yogyakarta perihal pertanahan tidak dapat diterima.
Menteri ATR/BPN Resmikan Kantor Perwakilan di Bogor
Kantor perwakilan Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Bogor diresmikan pada Rabu, 17 Februari 2021.
Kementerian ATR/BPN Jalankan Program Reforma Agraria
Reforma Agraria adalah prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah.
Sertipikat Elektronik Kementerian ATR/BPN Program Sejak 2019
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menyebut bahwa peluncuran sertipikat elektronik merupakan program sejak tahun 2019.
Kementerian ATR/BPN Terus Galakkan Kebijakan Digitalisasi
Transformasi digital menjadi salah satu visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kementerian ATR/BPN Tanggapi Kasus Mafia Tanah
Kementerian ATR/BPN target pada 2025 seluruh tanah sudah terdaftar dan dapat mengurangi sengketa dan kejahatan oleh para mafia tanah.
Tiga Treatmen Khusus Penyelesaian Konflik Agraria
Sesditjen Penataan Agraria Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Awaludin, mengungkapkan bahwa ada tiga treatment khusus percepat Reforma Agraria.
Kemen ATR/BPN Bahas Rencana Pembangunan di Sukabumi
Kementerian ATR/BPN merespon rencana Presiden Joko Widodo melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Bagian Selatan.
Kementerian ATR/BPN Menuju Digitalisasi
Kementerian ATR/BPN terus berinovasi menuju digitalisasi. Tahun ini, Kementerian ATR/BPN mempunyai empat layanan berbasis elektronik.
Ada Pulau Dijual, Ini Respon Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN berkomentar soal kasus jual-beli Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan yang terjual seharga Rp 900 juta.
Menteri ATR Sofyan Djalil Dinilai Rasis, Jokowi Diminta Pecat Dia
Seorang warga DIY menilai Sofyan Djalil rasis, sehingga Ia meminta Presiden Jokowi untuk memecatnya dari jabatan Menteri ATR/BPN.
Badan Litbang Kemendagri Cari Solusi Konflik Pertanahan
Kemendagri menggelar diskusi secara virtual bertajuk “Kajian Konflik Pertanahan di Indonesia” lantaran banyaknya konflik pertanahan.
Di Balik Polemik Pembatalan Surat Kepala BPN Yogyakarta
Warga Yogyakarta menggugat BPN setempat dan Panitikismo Keraton karena mendapat kesulitan saat akan menaikkan status tanah yang dimilikinya.
Normalisasi Sungai Gelis, Warga Kudus Diminta Hibahkan Tanah
Pemkab Kudus Jawa Tengah meminta warga di sempadan sungai menghibahkan tanahnya untuk keperluan normalisasi Sungai Gelis.
Daftar Pejabat Kementerian ATR/BPN Tersandung Hukum
Korupsi Eks Kakanwil BPN Jakarta menambah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang tersandung hukum.
Kementerian ATR/BPN Lantik 5.461 Pejabat Fungsional
Sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, Kementerian ATR/BPN telah melantik 5.461 pejabat struktural menjadi pejabat fungsional.
Load more ...