Petugas Ukur Penjaga Kedaulatan RI di Pulau Kecil dan Terluar

Petugas ukur mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi adalah lokasi yang berada di tengah lautan dan hanya berisi bangunan mercusuar.
Petugas Ukur pulau kecil dan terluar, penjaga kedaulatan RI. (FOto:Tagar/Kementerian ATR/BPN)

Jakarta - Dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) wajib memberikan kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di pulau kecil dan terluar.

Terkait kepastian hukum itu, maka perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Secara teknis, Kepala Seksi Survey dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan, Sugi Mulyono menjelaskan untuk mendapatkan ketepatan titik koordinat, pengukuran dilakukan dengan menggunakan teknologi terbaru yang diterapkan pada alat GNSS RTK.

Tantangan dalam melakukan pengukuran kali ini adalah lokasi yang cukup jauh berada di tengah lautan, pulau kecil yang hanya berisi bangunan mercusuar dan harus di panjat untuk mendapatkan signal alat ukur.

Sugi menjelaskan, dalam melakukan pengukuran pulau kecil terluar pihaknya perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Angkatan Laut, Syahbandar dan Perhubungan Laut dengan mengirimkan Surat Permohonan bantuan bahwa akan dilakukan pengukuran.

Petugas ukur yaitu Penata Kadastral Pertama, A. Rifki Fadilah Halim dan Eko Wahyu Harian mengungkapkan, suatu kebanggaan dan kehormatan atas tanggung jawab dalam menjaga pulau yang berada di dekat batas negara ini. Keduanya yang sudah menjadi petugas ukur sejak tahun 2015 dan 2018. 

"Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk mengukur pulau terluar di dekat batas negara, apalagi di tengah laut saya merasa bangga dan ini merupakan pengukuran di tengah laut yang pertama bagi kami," tutur Rifki berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tagar, Senin, 30 Maret 2021.

Kementerian ATR BPNMercusuar. (Foto:Tagar/Kementerian ATR/BPN)

Para petugas ukur mengungkapkan, tantangan secara teknis adalah lebih kepada proses menuju lokasi pengukuran, karena dilakukan di tengah laut, pengukuran harus disesuaikan dengan cuaca, jika cuaca yang kurang bagus maka para petugas ukur tidak bisa naik ke atas suar untuk melakukan pengukuran. 

Menyikapi hal ini, perlu dilakukan koordinasi dengan angkatan laut, guna menentukan waktu yang pas untuk perjalanan ke lokasi mengingat besarnya ombak pada waktu tertentu agar perahu bisa bersandar.

"Tantangan dalam melakukan pengukuran kali ini adalah lokasi yang cukup jauh berada di tengah lautan, pulau kecil yang hanya berisi bangunan mercusuar dan harus di panjat untuk mendapatkan signal alat ukur," sebut Eko.

Proses pengukuran kali ini, memiliki kesan tersendiri bagi para petugas ukur lantaran disaksikan langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra. 

"Alhamdulillah kami merasa bangga bisa langsung disaksikan oleh Pak Wamen. Semoga dengan ini Pak Wamen bisa lebih paham kondisi di daerah yang merupakan menjadi daerah perbatasan," tandas Rifki.

"Kesan saya karena bisa disaksikan langsung oleh Pak Wamen saat melakukan pengukuran kali ini sangat membanggakan karena menjadi bagian sejarah yang akan saya ceritakan pada anak cucu saya, karena mengukur salah satu pulau di batas terluar wilayah Indonesia dengan disaksikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN," ucap Eko menambahkan. [] 

Berita terkait
Bongkar Pemalsuan Girik, Kementerian ATR/BPN Apresiasi Polda Banten
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengapresiasi Polda Banten yang telah berhasil membongkar kasus pemalsuan girik di wilayahnya.
Kementerian ATR/BPN Dukung Budidaya Ikan Lewat Sertifikasi
Kementerian ATR/BPN mendukung budidaya ikan lewat sertifikasi, sebab pengakuan hak atas tanah maka investasi akan datang dengan cepat dan lancar.
Kementerian ATR/BPN akan Perbaharui Peta Zona Nilai Tanah
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pihaknya berencana memperbaharui Peta Zona Nilai Tanah (ZNT).
0
MAKI Daftarkan Uji Materi soal TWK Pegawai KPK ke MK
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengajukan uji materi soal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ke Mahkamah Agung yang saat ini menjadi polemik.