UNTUK INDONESIA
Berita UU MD3 Terlengkap

Himpunan berita Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Undang-Undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan keempat lembaga tersebut. Hak, kewajiban, kode etik serta detail dari pelaksanaan tugas juga diatur. Aturan itu menggantikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengenai MD3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. UU MD3 terdiri dari 428 pasal dan disahkan pada 5 Agustus 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Revisi terakhirnya disahkan DPR pada Senin, 12 Februari 2018.

Revisi UU MD3 untuk Kepentingan Politik Semata
Revisi UU MD3 dinilai tidak perlu dilakukan, sebab tidak menguntungkan rakyat. Revisi UU MD3 dimaknai hanya untuk bagi-bagi jatah kursi.
Grace Natalie Melawan Lewat Mahkamah Konstitusi
Grace Natalie melawan lewat Mahkamah Konstitusi. Setelah gol uji materi MD3, ini berikutnya.
Mahasiswa di Aceh Demo Tolak UU MD3
"Kami mendesak DPR Aceh mendukung penolakan revisi UU MD3 dan mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mencabut beberapa pasal yang dianggap merugikan masyarakat"
PMII Akan Ajak Mahasiswa se-Jabar Tolak MD3
PMII Jabar berencana menggelar aksi unjuk rasa di Bandung dengan menggandeng seluruh organisasi mahasiswa apabila uji materi terhadap Undang-Undang MD3 ditolak Mahkamah Konstitusi.
Demo Tolak Revisi MD3 di Semarang Berakhir Ricuh
Mahasiswa mendesak DPR meninjau kembali dan merevisi ulang revisi UU MD3.
Dituntut Tolak UU MD3, DPRD Jabar Sarankan Judicial Review
Komisi V DPRD Jabar setuju apabila UU MD3 ini di judical review karena proses tersebut merupakan upaya hukum yang sah yang diatur oleh hukum.
Belum Tandatangani UU MD3, Presiden Tidak Ingin Ada Penurunan Kualitas Demokrasi
Pada prinsipnya, Presiden tak ingin terjadi penurunan kualitas dalam demokrasi. “Saya kira kita semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita,” kata Presiden.
Ketua DPR Siap 'Pasang Badan' UU MD3 Tidak Berangus Pers
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjamin penerapan UU MD3 tidak akan memberangus kebebasan pers yang sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi.
Ini Alasan Nasdem dan PPP Walkout Dalam Sidang Paripurna DPR
Dua fraksi ini menilai ada persoalan mendasar yaitu masalah konstitusional. Sejumlah pasal yang ada di dalamnya dinilai bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi.
UU MD3 Disahkan, Hati-hati yang Kritik DPR Bisa Dipidana
Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.
Tolak Revisi UU MD3, PPP Minta Pemilihan Pimpinan MPR Harus Libatkan DPR
Arsul ingin, tata cara pemilihan untuk pimpinan yang akan duduk di kursi MPR, tetap harus melibatkan DPR.
Load more ...