Jakarta, (Tagar 12/2/2018) - Revisi UU MD3 telah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Senin (12/2). Dua fraksi yakni Nasdem dan PPP memilih walkout dalam rapat paripurna tersebut.
Dua fraksi ini menilai ada persoalan mendasar yaitu masalah konstitusional. Sejumlah pasal yang ada di dalamnya dinilai bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi.
“F-PPP menemukan beberapa persoalan mendasar masalah konstitusional di dalam perubahan undang-undang MD3 nomor 17 tahun 2014,” ujar Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawari dalam rapat paripurna, Senin (12/2).
“Ada beberapa pasal yang bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan proses penetapan yang bermakna harusnya dipilih bukan diberikan,” sambungnya.
Nasdem pun melontarkan alasannya, yaitu karena menilai substansi yang ada dalam draft terlalu banyak muatan untuk kepentingan kelompok yang mengarah pada terbentuknya kekuasaan di DPR.
“Substansi-substansi yang ada di dalam draft yang akan di kita setujui saat ini terlalu banyak muatan pragmatisme lalu banyak kepentingan kelompok, untuk mengisi jabatan-jabatan portofolio,” kata Wakil Ketua F-Nasdem Johnny G. Plate.
“Kami mohon perhatian setelah kami membaca secara teliti ternyata dalam undang undang ini terbuka peluang akan terbentuknya oligarki kekuasaan di DPR,” tambahnya.
“Karenanya demi menjaga marwah dan citra DPR RI demi menjaga reputasi sekalian yang ada di ruangan ini agar fraksi-fraksi sepakat menunda pengesahan revisi undang-undang MD3,” tutup Sekjen Nasdem ini. (nhn)
