Banda Aceh, (Tagar 27/3/2018) – Puluhan Mahasiswa dari berbagai kampus di Banda Aceh melakukan unjuk rasa tentang penolakan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Para aktivis yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa peduli rakyat (Gempur) melakukan aksinya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Aceh, Selasa (26/3).
Para mahasiswa menilai revisi UU MD3 telah bertentangan dengan kehidupan berdemokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini. Dalam aksi tersebut juga diwarnai dengan teatrikal.
Koordinasi aksi, Aminullah kepada wartawan mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan sikap dewan yang tidak merespon dengan baik kedatangan mereka.
"Kami mendesak DPR Aceh untuk mendukung penolakan revisi UU MD3 dan mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mencabut beberapa pasal yang dianggap merugikan masyarakat," tegas Aminullah.
Dia menambahkan, dari perkembangan terkini, Revisi UU MD3 telah berlaku. Maka telah menjadi polemik dalam substansi dari pasal-pasal yang telah direvisi dari undang-undang tersebut.
"Di antaranya ada beberapa pasal yang menjadi perhatian dan perlu dikaji ulang seperti pasal 73 ayat 3, ayat 4, ayat 5, pasal 122 huruf I dan pasal 245," tambahnya.
Sementara itu salah seorang anggota dewan dari komisi I Iskandar Usman Alfarlaky mengatakan, pada prinsipnya sikap DPR Aceh juga sejalan dengan para mahasiswa. DPR Aceh juga menolak UU MD3.
"Kami pada prinsipnya juga sepakat menolak. Namun, aksi ini harus berlangsung tertib tidak ricuh. Kalau mau baca isi tuntutan boleh di hadapan kami, kita terima. Apa bedanya di depan sini sama di dalam ruang sidang paripurna," ujar Iskandar. (fzi)
