Berita Ombudsman Terkini

Ombudsman Republik Indonesia salah satu lembaga Negara dibawah wewenang presiden. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengontrol sistem birokrasi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama menjalankan operasional pengawasan, Ombudsman mendapat anggaran APBN dan APBD, sesuai UU No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI.

Cikal bakal berdirinya wacana Ombudsman sebenarnya pada era Presiden B.J. Habibie. Lalu dilanjutkan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 55 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman.

Tugas rutin yang dilaksanakan Ombudsman, diantaranya menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Selanjutnya berupaya melakukan pencegahan praktik maladministrasi serta melakukan investigasi terkait dugaan maladministrasi hasil laporan masyarakat.

Ombudsman Kaji Kemungkinan Maladministrasi Pupuk Bersubsidi
Ombudsman Republik Indonesia saat ini sedang mengkaji kebijakan dan potensi terjadinya Maladmistrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi.
Ombudsman RI Buka Dialog Publik Pupuk Bersubsidi
Pokok permasalahan terkait pupuk subsidi ialah pendistribusian pupuk subsidi yang belum optimal dan merata.
Ombudsman Lakukan Penilaian di Kementerian ATR/BPN
Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik melakukan penilaian di lingkungan Kementerian ATR/BPN guna meningkatkan kualitas.
Ombudsman Apresiasi Program Electrifying Marine PLN
Ombudsman Republik Indonesia mengapresiasi program Electrifying Marine PLN melalui pembangunan ALMA di pelabuhan dan dermaga Indonesia.
Presiden Jangan Diam Saat KPK Tolak Laporan Ombudsman
Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak diam saja melihat penolakan KPK untuk menjalankan tindakan korektif sebagaimana LAHP Ombudsman RI.
Pimpinan: KPK Bukan Membangkang, Mereka Tak Paham Hukum
KPK menilai para pihak yang menilai negatif atas hasil laporan malaadministrasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tidak memahami hukum.
KPK Kirim Surat Keberatan Atas LAHP Ombudsman
Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa bila terdapat pihak yang tidak sepakat dengan LAHP, maka bisa bersurat ke Ombudsman.
Ombudsman RI Buka Posko Pengaduan Seleksi CASN
Ombudsman juga berupaya memaksimalkan responsivitas dan efektivitas terhadap tugas dan fungsinya
Dapat Titik Cerah dari Ombudsman, Ini Respons 75 Pegawai KPK
Mantan Direktur KPK, Sujanarko mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi apa yang sudah di lakukan oleh Ombudsman dengan sangat terbuka.
Novel Baswedan: Ombudsman Lebih Jujur dan Berintegritas
Menurut Novel Baswedan, hasil kerja Ombudsman atas pemeriksaan terhadap masalah TWK pada alih status pegawai KPK sudah sangat terang dan jelas.
Maladministrasi di KPK, Ombudsman Lakukan Tindakan Korektif
Ombudsman Republik Indonesia lakukan tindakan korektif usai menerima laporan dari tim Advoksai Selamatkan KPK diduga adanya meladministrasi di KPK.
Ombudsman Kritisi Alokasi Investasi 34 Saham & Deposito BPJS
BPJS Ketenagakerjaan harus menerapkan asas BPJS yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ombudsman Temukan Inkonsistensi Penerapan PPKM Darurat
Ombudsman RI akan melakukan kajian sistemik (systemic review) untuk memberikan saran kepada Pemerintah agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi dalam Polri
Ombudsman Republik Indonesia menemukan potensi maladministrasi dalam pelayanan Polri terhadap penyandang disabilitas atas ketidaklayakan akomodasi.
Ombudsman RI Luncurkan Computer Security Incident Response Team
Ombudsman RI luncurkan CSIRT yang dibentuk sebagai target Rencana Kerja Pemerintah Prioritas Nasional Tahun 2021
Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Wajib Vaksin
Ombudsman Republik Indonesia mendukung upaya Pemerintah dalam hal menekan laju penularan virus Covid-19.
Ombudsman RI Gandeng BSSN Bentuk Tim Darurat Insiden Siber
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengatakan pembentukan CSIRT oleh BSSN sejalan dengan program Bappenas terkait RPJMN 2020-2024
Rekomendasi Ombudsman kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang
Kepala Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring Ombudsman RI, Ratna Sari Dewi menyampaikan secara prinsip menghormati kekhususan Daerah istimewa.
Ombudsman Temukan Maladministrasi & Diskriminasi Pelayanan
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menjelaskan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan adanya maladministrasi dari hasil temuan.
Negara Hadir Lewat Inpres 2/2021 untuk BPJS Ketenagakerjaan
Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan diguyur sumber dana APBN/APBD. Sebelumnya sumber dari dana pekerja yang dibayar perusahaan.
9 Anggota Ombudsman Periode 2021-2026 dari Latar Belakang Berbeda
Sebanyak sembilan orang anggota Ombudsman RI masa jabatan 2021-2026 memiliki latar belakang berbeda.
Load more ...