Direktorat Kewaspadaan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Raih Prestasi Tinggi Dalam Standar Pelayanan Publik

Kemendagri RI telah berhasil mempertahankan prestasi gemilangnya dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.
Direktorat Kewaspadaan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Raih Prestasi Tinggi Dalam Standar Pelayanan Publik. (Foto: Tagar/Dok Kemendagri)

TAGAR.id, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia dengan bangga mengumumkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah berhasil mempertahankan prestasi gemilangnya dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. 

Dalam penilaian tersebut, Kemendagri berhasil meraih predikat Zona Hijau, menegaskan dedikasinya dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas serta memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut Ombudsman RI melakukan kunjungan dalam rangka menyampaikan piagam penghargaan dan hasil penilaian kepatuhan Tahun 2023 kepada Kemendagri RI yang dilaksanakan di Gedung A, Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat, 15 Maret 2024.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi mewakili Menteri Dalam Negeri RI mengucapkan salam hormat dan apresiasi kepada Tim Ombudsman RI.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada tahun 2023, yang menjadi motivasi bagi Kemendagri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejak pembentukannya pada tahun 2014, Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri telah mengemban misi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu pelayanan, sejalan dengan dasar hukum yang mengatur pelayanan publik di Indonesia," kata Evan dalam sambutannya.

“Melalui berbagai transformasi dan inovasi, termasuk penggunaan sistem informasi online seperti SIOLA, Kemendagri terus berupaya memperluas dan memperbaiki layanan administratif dan Kemendagri berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," tambahnya.

Selanjutnya Ombudsman RI melalui Tim Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI mengumumkan, dalam lokus penilaian dan evaluasi atas implementasi standar pelayanan publik di lingkungan Kemendagri terhadap produk layanan administrasi sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009.

Direktorat Kewaspadaan Nasional dan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri mendapatkan penilaian tinggi, meraih Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dengan nilai rata-rata 90,47 atau Zona Hijau sehingga Kemendagri menjadi Top 4 di tingkat Kementerian.

“Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan dedikasi tim yang kuat tetapi juga menegaskan bahwa Kemendagri terus meningkatkan standar pelayanan publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Aat Sugihartati.

Kemudian Aat Sugihartati, yang mewakili Ketua Ombudsman RI, menjelaskan bahwa penyerahan piagam kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencegah maladministrasi.

Dia mencatat bahwa Kemendagri telah menunjukkan peningkatan nilai yang konsisten selama 3 Tahun berturut-turut, mencapai kualitas tertinggi dalam kategori Zona Hijau.

“Meskipun secara nasional belum diberikan piagam penghargaan, namun, atas koordinasi yang cepat dan hasil yang positif, Kemendagri telah menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dalam memperbaiki pelayanan publik," kutip Aat Sugihartati.

Selain itu, Sugihartati menyampaikan harapan bahwa Kemendagri dapat terus meningkatkan nilai dan bahkan memperoleh posisi 1 (pertama) di tingkat Kementerian pada tahun 2024.

“Dengan kerjasama antara Ombudsman dan lembaga pemerintah seperti Kemendagri, diharapkan dapat tercipta peningkatan yang berkelanjutan dalam kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia," tutup Aat Sugihartati.

Dalam kesempatan tersebut hadir secara langsung Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri/Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Risnandar Mahiwa. Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Andi Baso Indra. 

Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri, Dian Andi Permana Kepala Biro Keuangan dan Aset Kemendagri, Eriani Budi Lestari. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Erikson. Plh. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Yudia Ramli. Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekjen Kemendagri. Para Pejabat di Lingkup Kementerian Dalam Negeri. Tim dari Ombudsman.

Berita terkait
Persiapan Matang, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Siap Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2024 di 38 Provinsi
Kemendagri lewat Ditjen politik dan PUM melakukan pemantauan secara intensif terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemilu.
Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Gelar Webinar, Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Menyongsong Pemilu dan Pilkada 2024
Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri RI menekankan pentingnya pemahaman sejarah kebangsaan sebagai landasan identitas bagi masyarakat.
Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Salurkan Bantuan Pemerintah untuk Digitalisasi Layanan di Seluruh Indonesia
Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Salurkan Bantuan Pemerintah Berupa Laptop untuk Digitalisasi Layanan dan Implementasi SPBE Badan Kesbanpol.
0
Peran Domain Berusia dalam Strategi SEO saat Ini
Dalam ranah yang semakin kompetitif dari dunia daring, strategi SEO (Search Engine Optimization) telah menjadi kunci utama bagi perusahaan.