Ombudsman Kritisi Alokasi Investasi 34 Saham & Deposito BPJS

BPJS Ketenagakerjaan harus menerapkan asas BPJS yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto. (Foto: Tagar)

Jakarta - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkewajiban mengurus pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam Pasal 3 UU BPJS, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya.

“Total dana investasi BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 mencapai Rp 487,1 triliun. Jumlah tersebut meningkat 12,7 % dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 432 triliun. Dana tersebut berasal dari setiap jaminan dan BPJS Ketenagakerjaan. Rinciannya, dana investasi dari jaminan hari tua (JHT) mencapai Rp 340,8 triliun atau meningkat 9 % dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 312,6 triliun,” ujar Hery, Kamis, 22 Juli 2021.

Dari informasi yang didapat, gambaran hasil pemeriksaan BPK RI Semester (IHPS) II 2020 di antaranya, tata kelola investasi BPJS Ketenagakerjaan kurang memadai sehingga sulit untuk memperoleh hasil pengembangan dana secara optimal, rekomendasi cut loss atau take profit saham-saham yang tidak ditransaksikan seperti saham SIMP (Salim Ivomas Pratama) BUMS, KRAS  (Krakatau Steel/Persero Tbk).

Kemudian GIAA (Garuda Indonesia) BUMN, AALI (Astra Argo Lestari Tbk) BUMS, LSIP (PP London Sumatra Indonesia Tbk) BUMS, dan ITMG (PT Indio Tambangraya Megah Tbk) BUMN.  Harga keenam saham ini mengalami fluktuasi pergerakan dan rata-rata mengalami harga terendah pada kuartal I/2020, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

“Dari enam saham yang disebutkan BPK dalam IHPS II 2020, hanya ITMG yang saat ini masih masuk indeks LQ45," ujar Hery.

BPJS Ketenagakerjaan menempatkan deposito pada bank BPD untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan likuiditas di daerah serta mengoptimalkan hasil pengembangan untuk peserta dengan pertimbangan suku bunga dari bank BPD yang lebih besar dibandingkan suku bunga di Bank BUMN.

“Sebanyak 7 Bank BPD yang tidak mendapatkan alokasi penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan yaitu: Bank DKI, BPD Kaltim, BPD Papua, BPD Riau Kepri, BPD Sulteng, BPD Sumsel Babel dan BPD DIY. Bank BJB tertinggi sebesar Rp 7,57 triliun dan terkecil BPD Sulteng Rp 433 milyar. Pertimbangan suku bunga dari Bank BPD yang lebih besar dibandingkan suku bunga di Bank BUMN sudah salah kaprah,” ujar Hery.

Hery berpendapat, bahwa BPJS Ketenagakerjaan harus menerapkan asas BPJS yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Total dana investasi BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 mencapai Rp 487,1 triliun. Jumlah tersebut meningkat 12,7 % dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 432 triliun.


“Penerapan faktor bunga tinggi saja itu sudah melenceng dari asas BPJS. Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan harus sadar posisinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara”, ujar Hery.

Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh BUMN, BUMD, BUMS dan BHMN atau Perseorangan, berharap percepatan penyelesaian laporan masyarakat dengan mengoptimalkan focal point pada instansi terlapor dan bersinergi dalam penyusunan regulasi dari pusat sampai dengan daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. 

Berikut 34 daftar saham BPJS Ketenagakerjaan.

  1. AALI 
  2. ADRO 
  3. ANTM 
  4. ASII
  5. BBCA
  6. BBNI
  7. BBRI
  8. BBTN
  9. BMRI
  10. BSDE 
  11. GIAA
  12. ICBP
  13. INCO
  14. INDF
  15. INTP
  16. ITMG
  17. JSMR
  18. KLBF
  19. KRAS
  20. LSIP
  21. PGAS
  22. PTBA
  23. PTPP
  24. SIMP
  25. SMGR
  26. SMRA
  27. TINS
  28. TLKM
  29. UNTR
  30. UNVR
  31. WIKA
  32. WSBP
  33. WSKT
  34. WTON. []

Baca Juga: Ombudsman RI Luncurkan Computer Security Incident Response Team


(Christina Butarbutar)

Berita terkait
Ombudsman Temukan Maladministrasi Alih Status Pegawai KPK
Penyimpangan prosedur itu terjadi pada rapat harmonisasi yang dihadiri pimpinan kementerian/lembaga yaitu para perancang.
Ombudsman Temukan Inkonsistensi Penerapan PPKM Darurat
Ombudsman RI akan melakukan kajian sistemik (systemic review) untuk memberikan saran kepada Pemerintah agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi dalam Polri
Ombudsman Republik Indonesia menemukan potensi maladministrasi dalam pelayanan Polri terhadap penyandang disabilitas atas ketidaklayakan akomodasi.
0
Ombudsman Kritisi Alokasi Investasi 34 Saham & Deposito BPJS
BPJS Ketenagakerjaan harus menerapkan asas BPJS yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.