UNTUK INDONESIA
Berita Cipta Kerja Tehangat

Rangkaian berita cipta kerja, rancangan undang-undang (RUU) di Indonesia yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 905 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau omnibus law. Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan.

Ditjen Binwasnaker dan K3 Sosialisasikan Manfaat Program JKP
Pemerintah menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan, seiring terbitnya Peraturan Pemerintah.
KKP Siapkan Standar Perizinan Berbasis Risiko Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan memulai konsultasi publik terkait Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan Budidaya.
Menkominfo Berharap Masukan Berorientasi Masa Depan untuk Sempurnakan RPM
Menkominfo berharap masyarakat dan pemangku kepentingan memberikan masukan dan usulan berorientasi masa depan terkait RPM cipta kerja.
Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Tentang RPP UU Ciptaker
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan menngenai penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.
Airlangga: Vaksinasi & UU Cipta Kerja Pulihkan Ekonomi 2021
Menko Airlangga optimistis program vaksinasi dan Undang-undang Cipta Kerja mampu pulihakn ekonomi
Kemenko Marves Siap Integrasikan Tata Ruang Laut dan Darat
Kemenko Marves fokus mengintegrasikan penataan ruang laut dan darat sesuai Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja Memudahkan Serta Melindungi Koperasi dan UMKM
Menteri Koperasi dan UKM mengatakan kehadiran Undang-undang Cipta Kerja untuk memudahkan serta melindungi koperasi dan UMKM.
Kemnaker Libatkan Akademisi Susun RPP UU Cipta Kerja
Kemnaker menggelar Focus Group Discussion tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Rancangan Peraturan Pelaksanaannya.
Yasonna Laoly: UU Cipta Kerja Lompatan Keberanian Ambil Perubahan
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan, UU Cipta Kerja ialah satu lompatan keberanian ambil keputusan perubahan.
Cipta Kerja Beri Kepastian & Penegakan Hukum Perizinan Usaha
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UU Cipta Kerja adalah upaya pemerintah memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin berusaha.
Vaksin dan UU Cipta Kerja Adalah Key Market Drivers 2021
JP Morgan memproyeksikan aliran dana asing akan kembali ke Indonesia didorong perkembangan vaksin sebagai key market drivers.
UU Ciptaker, Kemudahan untuk Usaha Umrah & Haji khusus
Kementerian Agama mengatakan sehubungan dengan disahkannya UU Ciptaker, terdapat beberapa kemudahan salah satunya dalam sektor keagamaan.
Kemnaker: UU Cipta Kerja untuk Akomodasi Kelangsungan Kerja
Kemnaker menyatakan undang-undang Cipta Kerja bukan hanya untuk menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga untuk mengakomodasi kelangsungan bekerja.
Pemerintah Turun ke Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja
Pemerintah tengah menyusun aturan pelaksanaan berupa RPP dan RPerpres untuk menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
Anggota DPR RI Sebut UU Ciptaker Memutus Rantai Pengangguran
Anggota DPR RI menyebut UU Ciptaker yang menimbulkan banyak polemik salah satu jalan memutus rantai pengangguran di Indonesia.
RPP Cipta Kerja Pajak Daerah Tak Buat Pemda Ketergantungan
Intervensi pemerintah pusat terhadap pajak dan retribusi daerah tidak akan meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah.
RPP Cipta Kerja Soal Pajak Daerah Bantu Pemda Kelola Uang
Pemerintah pusat punya kewenangan untuk ikut menetapkan besaran tarif pajak dan retribusi daearah merupakan keputusan yang tepat.
Pusat Intervensi Pajak Daerah Berpeluang Rugikan Pemda
Peneliti Indef Mirah Midadan menilai intervensi dari pusat terhadap pajak daerah berpeluang merugikan pemerintah daerah.
Pusat Intervensi Pajak Daerah, Pemda Bisa Ketergantungan?
Peneliti Indef Mirah Midadan mengkhawatirkan adanya intervensi pemerintah pusat terhadap pajak daerah bisa membuat Pemda ketergantungan.
Intervensi Pemerintah Berpotensi Menggerus Pajak Daerah
Peneliti Indef Mirah Midadan menilai intervensi pemerintah pusat terhadap tarif dalam perda berpotensi menggerus pajak daerah.
Jokowi: UU Cipta Kerja Positif untuk Iklim Usaha & Investasi
Jokowi menyampaikan dengan UU Cipta Kerja, Indonesia akan mampu keluar dari masalah krisis perekonomian.
Load more ...