Berita Cipta Kerja Tehangat

Rangkaian berita cipta kerja, rancangan undang-undang (RUU) di Indonesia yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 905 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau omnibus law. Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan.

Belajar dari CPO dan Migor, Sultan: Pasal-pasal Terkait UU Perkebunan Dalam RUU Cipta Kerja Harus Dievaluasi
Wakil ketua Dewan Perwakilan (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan DPR untuk mengambil hikmah dari peristiwa kelangkaan .
Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pentingnya Peran Penilai Pertanahan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah melahirkan beberapa peraturan turunan di bidang pertanahan dan tata ruang.
Menko Airlangga Berharap Milenial Pencipta Lapangan Kerja
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap generasi muda menjadi job creator atau pencipta lapangan kerja guna mengembangkan ekonomi.
Menko Polhukam: UU Ciptaker Tetap Berlaku
Ditegaskan Mahfud, ketika sebuah UU disebut inkonstitusional, maka tidak bisa digunakan untuk menjalankan sebuah kebijakan.
Akademisi: UU Cipta Kerja Berdampak Positif untuk RI
UU Ciptaker masih akan berlaku dalam dua tahun ke depan seiring proses perbaikan.
Puan: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang No. 11 2020 tentang Cipta Kerja.
Tolak Kenaikan UMP, Buruh Demo Minta Revisi UU Cipta Kerja
KSPSI menolak kenaikan UMP atau upah minimum provinsi 2022 yang ditetapkan oleh Kemnaker sebesar 1,09 persen. KSPSI minta kenaikan 5 persen.
Putusan MK, Airlangga: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghormati dan mematuhi keputusan langsung dari MK dan tetap melaksanakan UU Cipta Kerja.
Kementerian ATR/BPN Gelar Pelatihan Penyusunan RDTR Tingkat Menengah 2021
Kementerian ATR/BPN gelar Pelatihan Penyusunan Recana Detail Tata Ruang (RDTR) Tingkat Menengah Tahun 2021 dengan Metode Blended Learning.
Opini: BPS Segera Keluarkan Data Terkait UM
Sistem pengupahan kita hanya jalan di tempat, hanya berkutat pada penentuan UM saja sehingga tiap tahun terus terjadi perselisihan.
Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan PP Turunan UU Cipta Kerja
Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang menyelenggarakan Sosialisasi PP Turunan UUCK.
Menko Airlangga Terus Dorong Terbentuknya Lapangan Kerja
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan terus mendorong terbentuknya lapangan pekerjaan untuk menekan angka kemiskinan.
Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan PP Nomor 19 Tahun 2021
Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Demokrat: Arteria Dahlan Jangan Bohong, Kami Sejak Awal Tolak RUU Cipta Kerja
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman, meminta Arteria Dahlan tidak menyebar kebohongan, Demokrat sejak awal menolak RUU Cipta Kerja.
Jokowi Terbitkan Keppres Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja
Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Sosialisasi UU CIpta Kerja.
Bahas UU Cipta Kerja, Kemenko Marves Dorong Investasi di Jambi
Provinsi Jambi tidak masuk 10 besar perolehan investasi, sehingga harus berlari untuk mengejar ketinggalan dengan provinsi lain.
KKP Siapkan Peraturan Baru Pedoman Sektor Kelautan dan Perikanan
Peraturan perundang-undangan turunan berupa peraturan menteri kelautan dan perikanan tengah difinalisasi setelah dilakukan rangkaian pembahasan.
Ditjen Binwasnaker dan K3 Sosialisasikan Manfaat Program JKP
Pemerintah menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan, seiring terbitnya Peraturan Pemerintah.
KKP Siapkan Standar Perizinan Berbasis Risiko Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan memulai konsultasi publik terkait Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan Budidaya.
Menkominfo Berharap Masukan Berorientasi Masa Depan untuk Sempurnakan RPM
Menkominfo berharap masyarakat dan pemangku kepentingan memberikan masukan dan usulan berorientasi masa depan terkait RPM cipta kerja.
Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Tentang RPP UU Ciptaker
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan menngenai penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.
Load more ...