Demokrat: Arteria Dahlan Jangan Bohong, Kami Sejak Awal Tolak RUU Cipta Kerja

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman, meminta Arteria Dahlan tidak menyebar kebohongan, Demokrat sejak awal menolak RUU Cipta Kerja.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman (kanan) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Tagar/Instagram Benny K Harman Official)

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan sejak awal Partai Demokrat sangat konsisten menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. 

"Bohong jika ada yang mengatakan Partai Demokrat menolak UU Ciptaker ketika diliput media saja," ujar Benny dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Sabtu, 19 Juni 2021.

Benny K Harman yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat menyampaikan hal tersebut untuk membantah tudingan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi yang menyebut Demokrat menyetujui UU Ciptaker saat masih dalam pembahasan, namun saat ada awak media yang meliput, Fraksi Demokrat menolak.

"Sidang UU Ciptaker di MK, Demokrat Disebut Walk Out Saat Diliput? Bohong besar. Dari awal di semua tingkatan pembahasan, Demokrat menolak RUU Ciptaker kluster ketenagakerjaan. Jika MK mau cari kebenaran, saya siap hadir sebagai saksi di sidang MK," ujar Benny.

Benny berharap dalam sidang uji formil UU Ciptaker, hakim bisa menjadi pengawal kontitusi dengan berani membatalkan UU Ciptaker yang cacat dalam pembuatannya.

"Terkait uji konstitusionalitas UU Ciptaker di MK saat ini, kita berharap hakim MK benar-benar menjadi pengawal konstitusi. Jangan takut kedudukan hilang untuk membatalkan UU yang jelas-jelas cacat prosedur konstitusi. Demi keadilan, saya pun siap bersaksi di persidangan MK," katanya.


Bohong jika ada yang mengatakan Partai Demokrat menolak UU Ciptaker ketika diliput media saja.


Benny menjelaskan dalam budaya negara demokrasi, Majelis Konstitusi dibentuk sebagai perkakas rakyat untuk membentengi diri dari kesewenang-wenangan rezim diktator dan kaum oligarki politik.

"Di negara demokrasi, MK dibentuk sebagai perkakas rakyat untuk membentengi diri dari kesewenang-wenangan rezim diktator dan kaum oligarki politik. Di negara otoriter, MK menjadi senjata penguasa untuk meredam suara kritis rakyat yang menuntut hak-hak konstitusionalnya. #RakyatMonitor," ujar Benny.

Dalam kesempatan berbeda, Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, menegaskan penolakan Partai Demokrat terhadap RUU Cipta Kerja yang terjadi sejak awal prosesnya, merupakan fakta sejarah. 

"Janganlah mesin kekuasaan yang diwakili agen-agennya di parlemen maupun di tempat lain, kemudian mencoba mengkooptasi apalagi memanipulasi sejarah ini. Rakyat tahu Partai Demokrat yang memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat terkait RUU Cipta Kerja. Takkan ada yang bisa mencabut kenyataan ini," ujar Herzaky.

Setiap saksi di Mahkamah Konstitusi terikat sumpah, untuk mengatakan kebenaran, kata Herzaky. "Jika ada yang mengatakan sebaliknya, kami berharap Mahkamah Konstitusi yang terhormat bisa memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku." []


Baca juga: Jokowi Terbitkan Keppres Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja





Berita terkait
Bahas UU Cipta Kerja, Kemenko Marves Dorong Investasi di Jambi
Provinsi Jambi tidak masuk 10 besar perolehan investasi, sehingga harus berlari untuk mengejar ketinggalan dengan provinsi lain.
Jokowi Minta Para Walkot Ciptakan Lapangan Kerja Lewat Padat Karya
Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah memberikan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat.
Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Tentang RPP UU Ciptaker
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan menngenai penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.
0
Demokrat: Arteria Dahlan Jangan Bohong, Kami Sejak Awal Tolak RUU Cipta Kerja
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman, meminta Arteria Dahlan tidak menyebar kebohongan, Demokrat sejak awal menolak RUU Cipta Kerja.