Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak menyebut Pemerintah Provinsi DKI mendistribusikan bantuan sosial atau bansos tidak dengan sepenuh hati.
Hal itu dia sampaikan menyusul banyaknya kasus ketidakakuratan data penerima bansos selama Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di ibu kota.
Di sana rumahnya (senilai) tujuh miliar, buat apa bantuan seratus ribu.
"Saya dari awal sudah teriak bahwa datanya tidak ada, tapi Gubernur (Jakarta) ingin segera menerapkan PSBB. Begitu diterapkan, datanya tidak ada," kata Gilbert kepada Tagar, di Jakarta, Selasa, 21 April 2020.
Gilbert menyebutkan satu contoh di Kepala Gading Barat, Jakarta Utara. Beberapa warga di perumahan mewah mendapatkan paket bantuan berupa bahan dari PD Pasar Jaya.
Baca juga: IBC Sebut Nilai Bansos PSBB Pemprov DKI Terlalu Rendah
"Di sana rumahnya (senilai) tujuh miliar, buat apa bantuan seratus ribu," ucapnya terheran-heran.
Menurut Anggota Komisi B DPRD DKI ini, data penerima bantuan harus tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur. Namun, sejak awal PSBB diterapkan di Jakarta, SK Gubernur itu tak kunjung terbit.
SK Gubernur baru beredar di media pada hari ini, 21 April 2020. SK yang mencatumkan data penerima sebanyak 1.194.633 orang itu ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tanggal 16 April 2020 atau enam hari setelah PSBB diterapkan.
"Artinya sejak awal dia memang tak punya data," katanya.
Gilbert mengatakan, jika Anies ingin menerapkan PSBB seharusnya sejak awal Gubernur mempersiapkan datanya. Hal ini dikarenakan pemerintah harus menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kepada masyarakat terdampak PSBB.
"Banyak orang miskin baru, banyak yang di-PHK, banyak yang tidak kerja lagi, dan itu dapat diperkirakan berapa persen nambahnya, ada datanya itu," ucapnya.
Oleh karena itu, mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia ini mengkritik cara Anies memimpin Pemprov DKI. Seorang pemimpin, kata dia, seharunya memelototi kerja anak buahnya di lapangan apalagi mengenai hajat hidup masyarakatnya.
"Anda harusnya monitor di lapangan bukan sedikit-sedikit muncul di TV," ujarnya.
Sementara, Indonesia Budget Center atau IBC berpendapat senada. Menurut IBC, kelompok penerima bantuan sosial paket sembako belum menyasar kelompok penduduk rentan lainnya yang juga terdampak PSBB di Jakarta. Penyaluran bantuan paket sembako baru mensasar keluarga penerima bantuan sosial ekisisting seperti data pemegang KJP Plus.
Baca juga: Uang Kontrakan Diminta Masuk dalam Bansos Pemprov DKI
"Padahal kelompok lain seperti pekerja atau buruh yang PHK maupun berhenti bekerja akibat Covid-19 yang butuh bantuan pemerintah. Untuk itu, diharapkan Pemprov DKI Jakarta memperluas pendataan penerima bansos dan mengcover mereka melalui bansos sembako PSBB atau skema bantuan lainnya," kata Direktur Eksekutif IBC Roy Salam.
Selama periode PSBB, Pemprov DKI memberikan bantuan senilai Rp 598.000 per kepala keluarga yang dibagikan kepada 1,25 juta KK. Bantuan itu dibagikan melalui 4 tahap per minggu dengan Rp 149 ribu per KK setiap minggunya sejak tanggal 9-23 April 2020
"Tapi setelah minggu pertama berlalu, banyak yang berhak mendapatkan bansos tapi belum menerima. Harusnya minggu pertama semua sudah dapat bansos senilai 149 ribu rupiah," kata politisi PDIP Gilbert. []
