Belum Puas Dijalankan Pemprov DKI, PSI Usul Apa Lagi?

Data distribusi bansos di Jakarta sudah ditampilkan dalam situs daring Pemprov, tapi PSI belum puas soal usulan membangun.
Elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Foto: Antara)

Jakarta - Data distribusi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terkena imbas pendemi Covid-19 mulai ditampilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat situs corona.jakarta.go.id. Fraksi PSI DPRD DKI yang sempat mendesak transparansi bansos tersebut ke publik, kini mengapresiasi langkah Pemrov DKI.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana mengatakan transparansi data akan memudahkan pembagian bantuan sosial di lapangan. Selain mengapresiasi, William juga meminta data bansos terus diperbaharui secara berkala.

"Kami apresiasi langkah Diskominfotik, transparansi data akan membuat pembagian bansos menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Saat ini sudah ada data distribusi bantuan hingga tingkat RW," kata William lewat keterangan tertulisnya, Jumat, 17 April 2020.

Covid-19 PalembangPetugas Gugus Tugas Covid-19 Sumatera Selatan mendata bantuan dari tim Satgas BUMN peduli penanganan Covid-19 di Palembang, Sumsel, Kamis, 9 April 2020. (Foto: Antara/Feny Selly)

William memberikan catatan dalam situs corona.jakarta.go.id, belum terdapat fitur pengecekan status penerima bansos di Jakarta. Bila langkah itu dilakukan, kata dia, warga dapat secara mandiri memeriksa apakah namanya tertera sebagai penerima atau tidak.

Selanjutnya kami menantikan Pemprov DKI menambahkan fitur cek data penerima bantuan.

Apabila nama penerima manfaat bansos belum tertera, lanjut dia, bisa langsung mengurus ataupun melengkapi proses administrasi yang tertinggal. Dengan demikian petugas RT/RW di lapangan bisa fokus mendistribusikan bantuan.

"Selanjutnya kami menantikan Pemprov DKI menambahkan fitur cek data penerima bantuan," ujarnya.

"Harus dipahami bahwa bansos telah menjadi salah satu tumpuan kehidupan masyarakat. Kepastian status sebagai penerima bantuan akan meringankan pikiran akibat beban hidup yang semakin berat. Jangan sampai ada warga yang merasa yakin akan mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak," kata dia.

Baca juga:

Selain fitur untuk cek data penerima bantuan, William juga meminta agar Pemprov DKI menyediakan kanal aduan. Kanal itu bertujuan agar warga yang belum menerima bantuan bisa segera mendaftarkan diri. Di sisi lain, jika ada warga yang menemukan kesalahan dalam pemberian bantuan sosial, mereka bisa langsung melapor untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Kami menerima aduan di mana warga Pondok Indah mendapatkan bantuan. Ada lagi pembagian bansos di sebuah apartemen mewah di Kelapa Gading. Ini tentu saja memancing pertanyaan dan harus segera dicari tahu mengapa bisa terjadi. Jangan sampai bansos salah sasaran karena banyak warga yang lebih membutuhkan," katanya.

Meski telah telah mendapatkan informasi bahwa fitur-fitur tersebut akan ditambahkan dalam waktu dekat, dia berharap Pemprov DKI harus melakukan penambahan fitur itu dengan lebih bekerja cepat lagi.

"Di masa pandemi ini, setiap detik sangat berharga untuk mencegah penyebaran wabah dan mengurangi dampak ekonomi. Jika ada kelompok masyarakat yang merasa cemas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan susah meminta mereka tetap tinggal di rumah. Mereka akan keluar untuk bekerja, lalu berpotensi tertular atau menulari penyakit. Oleh karena itu, transparansi data penerima bantuan dan kanal aduan ini harus segera dihadirkan. Jangan ditunda-tunda,” tutur dia.

Berita terkait
PSI Minta Andi Taufan Buat Tradisi Mengundurkan Diri
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka meminta Staf Khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra mengundurkan diri.
DPRD Jabar Setuju KRL Bodebek Stop Operasi saat PSBB
DPRD Jabar setuju wacana lima kepala daerah menghentikan operasional KRL selama masa PSBB diberlakukan.
PPP: Kartu Prakerja Untungkan Penyedia Pelatihan Online
PPP meminta pemerintah meninjau ulang penyedia jasa pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.