UNTUK INDONESIA
Enggartiasto Lukita dan Lima Sepak Terjangnya di Mendag
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita awalnya meniti karier di dunia property. Sepak terjangnya di dunia politik terbilang kontroversional.
PATOKAN HARGA BERAS ECERAN Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (tengah) bersama Wakil Ketua Satgas Pangan, Brigjen Pol. Agung Setya (kiri) dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Tjahya Widayanti (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai pembahasan penentuan harga eceran tertinggi (HTE) beras antara pemerintah dengan perwakilan pedagang beras, petani, distributor dan pengusaha beras di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (24/8). Pemerintah menetapkan HTE beras medium Rp 9.450 per kilogram dan HTE beras Premium Rp 12.800 per kilogram mulai 1 September 2018. (Foto: Ant/Reno Esnir)

Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita awalnya meniti karier di dunia property. Ia sudah aktif berorganisasi sejak masih menjadi mahasiswa. 

Enggartiasto sempat bekerja di PT Bangun Tjipta Sarana sebagai Staf Asisten Direktur Utama pada tahun 1977, tak lama berselang jabatannya naik menjadi Kepala bagian personalia.

Sepak terjang pria kelahiran Kota Cirebon itu tak perlu diragukan lagi, apalagi di dunia property. Enggar sempat menjadi Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI). 

Ini preseden buruk bagi Enggartiasto dan Kementerian Perdagangan.

Beberapa perusahaan pernah dipegang, mulai dari PT Suryaterang Agung, PT Rei Sewindu di Jakarta, PT Bank Papan Sejahtera di Jakarta dan PT Taruna Gandha di Jakarta. Di perusahaan-perusahaan tersebut, Enggar menjabat sebagai Komisaris.

Enggar juga pernah menjadi Direktur Utama pada beberapa Perusahaan besar seperti PT Citrasari Inti di Jakarta, PT Tata Insanimukti di Jakarta, PT Kartika Karisma Indah, dan PT Kemang Pratama.

Pria kelahiran 12 Oktober 1951 ini mengawali karier politik saat bergabung dengan Partai Golkar. Enggar pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Golkar. Pria yang menuntut ilmu sejak SD hingga SMA nya di kota Cirebon ini, berperan aktif di partai.

Hingga akhirnya membawa Enggar menjadi penghuni Senayan. Enggar menjadi anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar pada periode 1997, 1999, 2004, dan 2009.

Berbagai organisasi telah diselaminya, salah satunya pernah menjabat sebagai Ketua IV BPD Hipmi Jaya (1983-1986). Pada 2013, Enggar memutuskan untuk bergabung dengan partai baru Nasional Demokrat (NasDem). 

Suami dari Dra Peggy Lukita ini diberi kepercayaan sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Ia melanjutkan tugasnya menjadi wakil rakyat pada periode 2014-2019, namun saat itu mewakili Partai NasDem.

Lulusan Jurusan Bahasa Inggris IKIP Bandung ini memiliki banyak pengalaman dibidang bisnis maupun politik. Hal itu menjadi salah satu faktor pertimbangan Enggar diberi kepercayaan sebagai Menteri Perdagangan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016.

Saat terjadi perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Jilid II, sebanyak 13 menteri dicopot dari jabatannya. Enggartiasto Lukita terpilih untuk menggantikan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, yang digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Berikut Tagar rangkumkan lima sepak Enggar yang kontroversional.

1. Terlibat kasus suap pupuk

Belakangan ini, nama Enggar dikaitkan pada kasus yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Perdagangan (Mendag) ini, sudah dua kali absen dari panggilan KPK. Pemanggilannya berstatus sebagai saksi atas kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso.

Dalam perkara ini, Bowo Sidik ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Bowo diduga menerima duit dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti, yang juga telah jadi tersangka, lewat Indung.

KPK menduga Bowo menerima suap sekitar Rp 1,6 miliar dari Asty. Uang itu diduga diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik.

Selain menerima suap, Bowo diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 6,5 miliar. Terkait dugaan gratifikasi ini KPK juga pernah menggeledah ruang kerja Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan menyita sejumlah dokumen dari sana, termasuk dokumen terkait Permendag tentang gula rafinasi.

2. Mangkir dari panggilan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dua kali memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait kasus dugaan suap bidang pelayaran yang menjerat Anggota DPR RI Komisi VI Bowo Sidik Pangarso.

"Yang bersangkutan akan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka IND (Staf PT Inersia Indung)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 18 Juli 2019.

Enggar, yang merupakan politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK. Enggar pertama kali dipanggil pada Selasa, 2 Juli 2019, kedua pada Senin, 8 Juli 2019.

Enggar mangkir di pemanggilan sebelumnya karena berdalih sedang berdinas di luar negeri untuk dan tidak bisa hadir terkait pekerjaan. 

Pengamat Politik Ujang Komarudin menyayangkan ketidakhadiran Mendag dalam pemeriksaan. Karena seorang pejabat publik harus bisa bersikap kooperatif, agar dapat memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum.

"Ini preseden buruk bagi Enggartiasto dan Kementerian Perdagangan. Jadi ada kesan menghindar, sudah tiga kali diperiksa mangkir dan ada di luar negeri. Ini sesungguhnya menjadi kesan tidak baik dalam proses penegakan hukum dan penilaian dari masyarakat," kata Ujang kepada Tagar, Senin, 22 Juli 2019.

Terlibat atau tidak, seharusnya beliau datang dalam persidangan, agar masyarakat tidak menuduh-nuduh.

3. Dipertahankan mati-matian NasDem

Menurut Ujang, Presiden Jokowi harus mempertimbangkan secara matang soal pergantian posisi Menteri yang namanya sempat terseret dalam masalah hukum. Hal ini berguna demi menjaga citra baik pemerintah di mata masyarakat.

"Nasdem memiliki jasa yang besar terhadap kemenangan dan mengawal kebijakan Jokowi. Jadi di sini tarik-menarik kepentingan sedang terjadi soal reshuffle atau tidak, tergantung Jokowi dan partai politik dengan koalisinya," ucap dia.

NasDem akan mati-matian mempertahankan Enggartiasto di kursi Mendag, karena bagaimanapun juga, namanya telah direkomendasikan oleh partai besutan Surya Paloh itu, dan tentu mengaitkan dengan harga diri Partai Nasdem.

Sedangkan Wasis memiliki catatan lain mengenai sikap NasDem. Menurut dia, partai tersebut tidak segan menindak apabila ada kadernya terbukti bersalah melawan hukum.

Salah satu kasus adalah saat NasDem memecat Nurdin Basirun Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) yang tersangkut masalah korupsi. Nurdin diduga menerima suap 11.000 dolar Singapura dan 45 juta rupiah, terkait izin reklamasi di wilayah pesisir Kepri.

Terlepas dari semua kontroversi yang ada. NasDem setahu saya cukup tegas, kalau memang ada kadernya itu terindikasi kuat korupsi, bila sampai jadi tersangka.

4. Berseteru dengan Budi Waseso

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau akrab disapa Buwas mengeluhkan adanya seorang menteri yang menghalangi-halangi impor 100 ribu ton bawang putih. Alasannya, izin impor Bulog tak kunjung diberikan hingga April 2019 berakhir.

Buwas pun berkesimpulan seseorang telah membatalkan izin impor itu, meskipun ia tidak mengetahui penyebabnya. Padahal, kata dia, rapat terbatas (ratas) bersama Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian sudah memutuskan menugaskan Perum Bulog mengimpor bawang putih untuk kebutuhan di pasaran.

“Perintah, kan, sudah ada tetapi dibatalkan sepihak. Ya tanya yang membatalkan,” ucap Buwas pada Sabtu, 27 April 2019 seperti dikutip dari Antara.

Keluhan Buwas semakin menjadi-jadi usai ia mengetahui Bulog tak bisa melaksanakan impor, tetapi izin justru diberikan kepada delapan perusahaan importir swasta.

Buwas menuding sosok menteri yang tak mau ia sebutkan namanya itu berani membatalkan perintah presiden sekaligus mau memicu inflasi

5. Tidak patuh intruksi presiden

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tidak patuh terhadap intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengeluarkan instruksi khusus kepada menteri Kabinet Kerja dalam sidang kabinet paripurna, Selasa, 6 Agustus 2019.

Jokowi mengintruksikan kepada menteri untuk tidak membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua.

Enggar, panggilan akrabnya merombak sejumlah posisi eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Setidaknya ada 7 pejabat eselon I yang dilantik, Selasa, 6 Agustus 2019. 

"Kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan semua, loyal terhadap atasan, rekan, dan bawahan, serta saling bahu membahu satu sama lainnya," kata Enggartiasto dalam rilis pers, Selasa, 6 Agustus 2019.

Baca juga:

Berita terkait
Respons Ahok Disebut Pantas Jadi Menteri Jokowi
Ahok mengaku belum pantas jadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), meski disebut-sebut akan duduk di kursi kabinet Kerja Jilid II.
Lima Kontroversi Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN
Nama Menteri BUMN Rini Soemarno memang kontroversial sejak awal. Meski sederet kasus menyeret namanya, posisinya tetap aman.
Bara JP: Menteri BUMN Harus Patuhi Instruksi Presiden
Pengurus Bara JP meminta Menteri BUMN Rini Soewarno mematuhi instruksi presiden terkait larangan mengambil kebijakan strategis.
0
Data Bansos Dampak Covid-19 Kemensos di Bantul Kacau
Lurah di Bantul, Yogyakarta, dipusingkan data penerima bansos dampak Covid-19 dari Kemensos.