Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tidak patuh terhadap intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengeluarkan instruksi khusus kepada menteri Kabinet Kerja dalam sidang kabinet paripurna, Selasa, 6 Agustus 2019.
Jokowi mengintruksikan kepada menteri untuk tidak membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua.
"Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Berikut Tagar rangkumkan menteri yang bandel terhadap Jokowi
1. Enggartiasto Lukita
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. (Foto: Ant/Akbar Nugroho Gumay)
Enggar, panggilan akrabnya merombak sejumlah posisi eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Setidaknya ada 7 pejabat eselon I yang dilantik, Selasa, 6 Agustus 2019.
"Kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan semua, loyal terhadap atasan, rekan, dan bawahan, serta saling bahu membahu satu sama lainnya," kata Enggartiasto dalam rilis pers, Selasa, 6 Agustus 2019.
Tidak hanya itu, menteri dari Partai NasDem ini pernah bersitegang dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Mereka berselisih pendapat soal rencana impor beras.
Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, menolak impor beras yang izinnya sudah diterbitkan Enggar. Dia menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah aman hingga Juni 2019. Namun penilaian Buwas tidak digubris Enggar dan bersikukuh impor beras harus tetap dilakukan.
2. Rini Soemarno
Menteri BUMN Rini Soemarno saat diwawancarai awak media di Bandara YIA Kulonprogo, Selasa 7 Mei 2019. (Foto : Tagar/Ridwan Anshori)
Meski telah diboikot DPR RI, sepak terjang Rini tetap diawasi. Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menyebut parlemen bakal menyoroti kemungkinan munculnya sikap tidak profesionalis dalam pergantian direksi di perusahaan BUMN.
Tidak mau ketinggalan dengan langkah Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno juga berencana melakukan pergantian pengurus (direksi dan komisaris) dari lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir Agustus ini.
Meski telah diboikot DPR RI, sepak terjang Rini tetap diawasi. Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menyebut parlemen bakal menyoroti kemungkinan munculnya sikap tak profesionalis dalam pergantian direksi di perusahaan BUMN ini.
"Kami akan monitor terus, kalau ada pergantian apakah hanya karena hengki-pengki atau hanya hal-hal yang sifatnya tidak profesional, nanti akan kami soroti dan kami akan memberikan kritik baik sebagai partai politik atau pun dewan," kata politikus PDIP itu di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
3. Wiranto
Menkopolhukam Wiranto saat memberi keterangan pers usai kerusuhan di Bawaslu RI pada 21 dan 22 Mei 2019. (Foto: Polhukam.go.id)
Kabar menghebohkan datang ketika Januari 2019 lalu, Jokowi melalui Yusril Ihza Mahendra berencana membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Alasan kemanusian menjadi yang utama, mengingat usia Abu Bakar Baasyir sudah lanjut dan sering sakit-sakitan.
Namun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meralat rencana pemerintah itu dengan meminta presiden bersama menteri dan pejabat terkait perlu melakukan kajian mendalam soal rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir. Bahkan ia mengingatkan Jokowi agar tidak gegabah sebagai presiden.
"Jadi Presiden tidak boleh grasa-grusu serta merta memutuskan, tapi perlu pertimbangan aspek-aspek lainnya," ujar Wiranto di kantornya, Senin malam, 21 Januari 2019.
Wiranto menuturkan keluarga Baasyir sebetulnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat sejak 2017, karena pertimbangan usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang semakin memburuk.
"Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti ideologi, Pancasila, dan aspek hukum lainnya," ujar Wiranto.
4. Ignasius Jonan
Ignasius Jonan (Foto: Ignasius Jonan).
Jokowi melontarkan kritik soal lonjakan impor migas dijawab oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Selain impor minyak cenderung dipicu konsumsi BBM seiring dengan pembangunan ruas jalan baru di seluruh Indonesia,
"Produksi minyak tidak bisa serta merta meningkat mengingat upaya eksplorasi besar baru-baru ini mulai digenjot setelah sekian lama sempat terhenti," ucapnya.
Seolah tak mau disalahkan, Jonan mengklaim gas alam yang diproduksi saat ini setara dengan 1,2 juta barel minyak per hari dan sudah dikonsumsi untuk industri dalam negeri sekitar 65 persen.
Jonan mengatakan, apabila mayoritas gas alam diekspor seperti sebelum tahun 2000, maka neraca migas tidak akan defisit.
Menurut dia, ekspor hasil manufaktur yang seharusnya mengkonsumsi gas alam serta listrik yang berperan lebih besar dan bukan ekspor migas yang digenjot.
"Karena kalau gas alam seluruhnya diekspor maka industri dan listrik di dalam negeri mau pakai energi apa lagi saat ini?” kata Jonan seperti dikutip dari siaran pers, Selasa, 9 Juli 2019.
5. Hanif Dakhiri
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. (Foto: AntMuhammad Adimaja)
Pada 2017, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri disemprot Presiden Jokowi terkait anggaran pemulangan TKI yang dialokasikan 3 milyar. Namun, 2,5 milyar hanya dihabiskan untuk rapat-rapat dan perjalanan daerah. Sisanya 500 juta yang direalisasikan untuk memulangkan TKI.
"Belanja pendukung menjadi yang dominan, sementara inti malah sedikit. belanja dukungnya 90 persen sedangkan belanja inti hanya 10-20 persen," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 6 Desember 2017.
Jokowi menegaskan seluruh lembaga dan kementerian melakukan hal serupa. []
Baca juga:
- Menteri Muda Jokowi Berasal dari Anggota DPR
- Ketua DPR: Kursi Menteri Hak Prerogatif Presiden
- Surya Paloh Tegaskan NasDem Tak Minta Jatah Menteri
