UNTUK INDONESIA
Berita DPR Terpopuler

Kumpulan berita seputar lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) wakil rakyat yang lolos ke Gedung Parlemen Senayan mewakili partai. DPR RI merupakan lembaga politik negara dari perwakilan unsur partai. Fungsi kewenangan lembaga DPR seperti legislasi (merumuskan undang-undang), memutuskan anggaran atau APBN dan pengawasan kebijakan negara. Syarat menjadi wakil rakyat agar bisa duduk di Gedung Parlemen Senayan, harus melalui masuk jalur partai peserta pemilu. Kemudian mendaftar dan syarat menjadi calon legislatif (Caleg) melalui partai. Setelah direkomendasikan lolos, seorang caleg berwajiban kampanye pemilihan legislatif (Pileg).

Pasal 46 UU Cipta Kerja Hilang, Istana: Sudah Diparaf DPR
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono menjelaskan soal hilangnya pasal 46 UU Cipta Kerja sudah diparaf DPR.
Pengamat Nilai Pola Komunikasi Satgas Covid-19 Buruk
Ujang menilai, komunikasi yang dilakukan Satgas belum menunjukkan ke arah yang positif.
Soal Survey Indikator, DPR: Catatan Buruk Kinerja Pemerintah
Anis menegaskan bahwa ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah.
Vaksinasi Covid-19 November, DPR: Prosesnya Harus Transparan
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta proses pengadaan vaksin Covid-19 agar dilakukan secara transparan dan tak ada ditutupi.
Ketua Komisi VIII DPR Apresiasi Kinerja 1 Tahun Kemensos
Yandri Susanto selaku Ketua Komisi VIII DPR sampaikan apresiasinya atas pengelolaan anggaran Kementerian Sosial.
Anggota DPR Dua Hari Kerja dari Rumah
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan, lembaganya kembali memberlakukan kerja dari rumah selama dua hari pada 22-23 Oktober 2020.
Nomenklatur Upah Minimum Sektoral Dihapus dalam UU Cipta Kerja
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas memastikan ada penghapusan nomenklatur upah minimum sektoral dalam UU Cipta Kerja.
Uni Puan: Jika Pilkada Ditunda, Pandemi Makin Tak Pasti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak lebih penting dilaksanakan untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19.
10 Adu Gaya Mulan Jameela VS Arzeti Bilbina, Duo Anggota DPR
Menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dari kalangan artis, Mulan Jameela dan Arzeti Bilbina dikenal modis.
DPR: Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19
Anggota Komisi IX DPR, Lucy Kurniasari mengatakan hari libur bersama pada akhir Oktober 2020 berpeluang menambah kasus positif Covid-19.
Komisi IX DPR: Masyarakat Mulai Terbiasa Hadapi Covid-19
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menilai masyarakat mulai terbiasa menghadapi pandemi Covid-19 dan paham cara menghadapinya.
Dampak Pandemi, Pemerintah Diharapkan Bantu Pegiat Olahraga
Anggota DPR Yoyok Sukawi meminta pemerintah memberi bantuan kepada pegiat olahraga. Mereka juga terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.
Sejarah Hari Parlemen Indonesia 16 Oktober
Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Menandai pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat.
Anggaran Mobil Dinas Mewah Pimpinan dan Dewas KPK Disetujui
DPR resmi menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.
DPR Serahkan Draf UU Cipta Kerja ke Kemensetneg
DPR telah resmi menyerahkan draf final Undang-Undang Cipta Kerja ke Kementerian Sekretariat Negara.
Istana Godok Aturan Turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menyatakan, pemerintah akan langsung membahas peraturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
DPR Minta Polisi Tindak Pengguna Ambulans Bawa Logistik Demo
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena, meminta Polisi menindak tegas secara hukum semua pihak yang mengalihfungsikan mobil ambulans untuk demo.
Sekjen DPR Serahkan Draf Final UU Cipta Kerja Ke Jokowi
DPR melalui Sekjen DPR Indra Iskandar menyerahkan naskah draf final Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kepada Presiden Jokowi.
Fadli Zon: Banyak Anggota DPR Belum Pahami Omnibus Law Ciptaker
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menilai anggota dewan banyak belum paham Omnibus Law UU Cipta Kerja karena tidak dibagikan saat pengesahan.
Komisi Informasi: Pemerintah - DPR Harus Transparan Setiap Buat UU
KI Pusat mendorong pemerintah dan DPR memberikan kepastian transparansi dan pemenuhan hak publik atas informasi.
Azis Syamsuddin Ungkap Tebal UU Cipta Kerja dan Alasan Belum Dikirim
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bicara tebal draf UU Cipta Kerja 812 halaman dan alasan mengapa belum dikirim ke pemerintah.
Load more ...