UNTUK INDONESIA
Berita Hukum Terdepan

Kumpulan berita seputar masalah penegakan hukum yang sedang dijalankan lembaga Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kejaksaan Agung.
Di era reformasi, salah satu tuntutan masyarakat ke lembaga penegak hukum adalah mempercepat pemberantasan korupsi. Sebab, pelaku korupsi tak hanya kalangan pejabat negara yang terseret ke meja hijau. Oknum aparat penegak hukum pun banyak menjadi pelaku korupsi.

Selain itu, aparat penegak hukum didesak lebih tegas perang terhadap perdagangan Narkoba. Sebab bagi, jaringan sindikat internasional Narkoba, Indonesia sudah menjadi ladang bisnis barang haram yang menggiurkan.

Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta Tersandung Pasal Berlapis
Petugas rapid test di Bandara Soetta berinisial EFY yang diduga melecehkan perempuan tersandung pasal berlapis.
Langgar Etik, Dewas KPK Sanksi Ringan Ketua WP Yudi Purnomo
Dewas KPK resmi menjatuhkan sanksi ringan terhadap Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap karena terbukti telah melanggar kode etik.
BSSN Luncurkan Pusat Siber Nasional, Ini 4 Misi Pentingnya
BSSN meresmikan Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) Provinsi Jawa Barat dengan nama JabarProv-CISRT.
Tiga Petinggi Sunda Empire Dituntut 4 Tahun Penjara
Tiga petinggi Sunda Empire yang menjadi terdakwa kasus penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran untuk dihukum empat tahun penjara.
LBH Pers Temani Liputan6.com Laporkan Kasus Doxing Jurnalis
Liputan6.com resmi melaporkan kejahatan digital terhadap jurnalisnya ke kepolisian. Pelaporan telah disampaikan kepada SPKT Polda Metro Jaya.
Motif Tersangka Mutilasi di Kalibata untuk Bayar Kos dan Makan
motif tersangka kasus mutilasi pria bernama Rinaldi Harley Wismanu dikarenakan faktor ekonomi.
Polisi Cari Geng Motor Pelaku Pembacokan di Pesanggrahan
Polisi tengah menyelidiki kasus pembacokan terhadap dua pria di sebuah warung makan di Bintaro Permai.
26 Angkutan Umum Terjaring Operasi Yustisi Terkait PSBB
Sebanyak 26 angkutan umum terjaring Operasi Yustisi yang digelar aparat gabungan bersamaan dengan diberlakukannya PSBB DKI Jakarta.
Praktisi Hukum, Kecam Pemukulan oleh Ajudan Gubernur Maluku
Ini kata praktisi hukum di Maluku terkait pemukulan yang dilakukan ajudan Gubernur terhadap petugas bandara.
Wakapolri: 452.869 Pelanggar Terjaring Operasi Yustisi
Sebanyak 452.869 orang pelanggar di 30.465 lokasi terjaring dalam operasi yustisi yang digelar sejak 14 September 2020.
Kerabat Kenang RHW, Korban Mutilasi di Kalibata City
Hendro, salah seorang kerabat Rinaldi Harley Wismanu (RHW) yang dimutilasi mayatnya ditemukan di Apartement Kalibata City cerita soal sahabatnya.
Polri Tanggapi Isu Pam Swakarsa Mirip Situasi 1998
Polisi menanggapi adanya anggapan Pam Swakarsa dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2020 mirip bentukan Jenderal TNI Wiranto pada tahun 1998.
Rinaldi Harley Wismanu Korban Mutilasi di Kalibata City
PMJ menyelidiki penemuan mayat seorang pria yang diduga kuat adalah Rinaldi Harley Wismanu, korban mutilasi ditemukan di Apartemen Kalibata City.
Kamis Besok Rekonstruksi Penusukan Syekh Ali Jaber
Polresta Bandar Lampung menjadwalkan akan melakukan rekonstruksi kasus penusukan terhadap penceramah Syekh Ali Jaber pada Kamis, 17 September 2020.
Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Kasus Jerinx Diganti
Kuasa Hukum Jerinx dari Gendo Law Office melayangkan surat permohonan penggantian majelis hakim dalam kasus IDI Kacung WHO kepada PN Denpasar Bali.
Penikam Syekh Ali Jaber Disangkakan Pasal Berlapis
Pelaku penusukan Syekh Ali Jaber yang berinisial AA disangkakan pasal berlapis yakni tentang penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak
Hukum Pidana Bagi Parafilia Pelaku Eksibisionisme
Pelaku eksibisionisme bisa dijerat dengan pasal pidana yaitu UU Pornografi dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar
Kabareskrim Sigit Prabowo Beri 9 Tips Hindari Peretasan Email
Listyo Sigit Prabowo menjelaskan sembilan langkah ampuh menghindari upaya peretasan Electronic Mail (Email) dari pihak yang tak bertanggung jawab.
RUU Kejaksaan Solusi Praktik Penyidikan Polri Serampangan
Fachrizal menilai hal itu dapat menjadi solusi dari kinerja penyidik polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang saat ini belum maksimal.
Komjak Dianggap Ganggu Proses Hukum Jaksa Pinangki
Akademisi Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengingatkan Komisi Kejaksaan (Komjak) jangan ganggu kasus hukum jaksa Pinangki-Djoko Tjandra.
Revisi UU Kejaksaan Kuatkan Diskriminasi Berbasis Agama
YLBHI menilai Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menguatkan terjadinya diskriminasi berbasis agama dan keyakinan.
Load more ...