Jakarta – Pengurus Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Gustaaf AC Patty, atau akrab dipanggil Utje, menyayangkan sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soewarno yang membangkang terhadap keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut Utje, sebagai bawahan, Menteri BUMN harus mematuhi instruksi Presiden yang telah melarang para menterinya membuat keputusan strategis, termasuk pergantian pejabat.
“Namun Menteri BUMN tampaknya tak mentaati keputusan Presiden dengan tetap melakukan pergantian direksi di 5 BUMN. Itu namanya membangkang,” katanya.
Utje menambahkan langkah Rini yang ingin mengganti 5 pengurus perusahaan plat merah ini tak etis. Dia mengatakan penggantian pengurus ini merupakan salah satu kebijakan strategis yang tak boleh dilakukan oleh Rini mengingat masa tugasnya hanya tinggal 2,5 bulan lagi.
“Langkah yang dilakukan Rini ini tak elok atau tak etis karena ini berdampak pada kebijakan yang akan diambil oleh direksi baru. Padahal Presiden pun sudah menginstruksikan agar menteri jangan ambil kebijakan strategis di sisa masa tugas mereka,” ujarnya.
Menurut Utje, perusahaan BUMN selama ini juga menjadi sorotan karena sebagian direksi dan karyawannya terindikasi terpapar radikalisme dan harus segera dibersihkan. Dia memberi contoh data dari Kementerian Pertahanan yang diumumkan beberapa hari lalu bahwa 27 persen karyawan BUMN terindikasi terpapar radikalisme.
“Di saat Jokowi ingin membersihkan paham radikalisme, termasuk di perusahaan BUMN, justru Rini ngotot dengan agendanya tersendiri melawan kebijakan Jokowi. Ada apa dengan Menteri BUMN ini?” ucap Utje.
Hal yang sama disampaikan pengurus Bara JP lainnya, Vivi Evilia. Menurut Vivi, langkah Rini yang tak mematuhi instruksi Jokowi menunjukkan Rini punya agenda tersendiri sehingga ngotot melakukan pergantian direksi di 5 BUMN ini.
“Apalagi 4 dari 5 BUMN ini adalah bank milik pemerintah yang selama ini menyokong pendanaan dalam program infrastruktur. Pergantian pengurus-pengurus bank itu kami anggap sangat strategis,” katanya.
Vivi menambahkan Kongres Bara JP yang baru dilaksanakan mengamanatkan Bara JP akan mengawal kebijakan Jokowi, termasuk instruksi Presiden agar para menteri tidak dilakukan keputusan strategis menjelang oktober ini.
Seperti diketahui, dalam jangka dekat, 5 BUMN yakni Bank Mandiri, BTN, BNI, BRI, dan PT Perusahaan Gas Negara, akan melakukan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara simultan dan berurutan sejak 28 Agustus hingga 2 September mendatang. Agendanya sama: evaluasi kinerja semester I-2019 dan perubahan susunan pengurus.
Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Gatot Trihargo mengatakan tujuan RUPSLB tersebut adalah melihat kinerja perseroan selama Semester I 2019. Selain itu, kata Gatot, dalam RUPSLB tersebut bakal digelar pula mata acara perubahan susunan pengurus perseroan.
Terkait larangan Presiden Jokowi kepada para menteri untuk membuat keputusan termasuk merombak jabatan-jabatan di BUMN dan kementerian sampai Oktober 2019 sebelumnya disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. "Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.
Lebih jauh Moeldoko mengatakan, imbauan Jokowi disampaikan saat rapat sidang kabinet pada Senin kemarin. Imbauan berlaku hingga pelantikan Presiden Jokowi untuk periode keduanya. Selain itu, masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla akan habis pada Oktober 2019.
Sehingga, Jokowi tak ingin ada beban ke depannya jika terjadi perombakan menjelang pelantikannya. "Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja sebenarnya," kata Moeldoko. Para menteri tidak hanya dilarang merombak direksi-direksi BUMN, tapi juga jabatan-jabatan direktur jenderal di kementerian.
