Begitu juga bupati, dan wali kota, rentan terkena korupsi bermodus gratifikasi terkait proyek reklamasi suatu pulau.

Pulau D bergelimang kemewahan berada di seberang Pantai Indah Kapuk, kontras dengan kehidupan nelayan di Pelabuhan Muara Angke.

Pembangunan reklamasi Pulau D telah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemprov DKI Jakarta.

Berikut ini kronologi reklamasi Jakarta dari era Orde Baru, Ahok, hingga Anies Baswedan.

Persoalan reklamasi Teluk Jakarta kembali ramai diperbincangkan. Istilahnya pun menjadi polemik.

Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pulau Reklamasi menjadi polemik. Ini kata Ahok.

KSTJ mengatakan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 mengindikasikan bahwa proyek reklamasi akan dilanjutkan, biarpun sudah dilakukan penyegelan bangunan di Pulau D lahan reklamasi.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pihak yang menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak emosional menyampaikan argumentasi penolakan.

Sejumlah tokoh nelayan di Teluk Jakarta menolak politisasi isu reklamasi dalam politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua.