Jakarta - Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN dikenal dengan sikap kontroversialnya. Meski sederet kasus menyeret namanya, posisi Rini tetap aman, walau Jokowi sudah merombak kabinet sebanyak tiga kali.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Faishal Fitra Hadi menyebut, Jokowi bisa bercermin dari polemik yang terjadi di kementerian pos ekonomi.
Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN.
Menurut dia, mestinya Jokowi bisa lebih matang menempatkan sosok menteri yang akan mengisi kursi Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN lima tahun mendatang.
"Pertama menurut saya, hindari orang-orang berlatar belakang politik. Kedua, taruhlah orang yang tepat sesuai dengan latar belakangnya. Put the man in the right place," kata Faishal.
Berikut sepak terjang Rini Soemarno yang dinilai kontroversial.
1. Diboikot DPR
Wanita yang punya andil penting dalam pembentukan kabinet Indonesia Kerja, sebagai Ketua Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK pada 2014 itu diboikot DPR hingga sekarang.
Pemboikotan DPR terhadap Rini berawal dari rekomendasi Pansus Angket Pelindo II pada akhir Desember 2015, yang diketuai Rieke Diah Pitaloka rekan sesama partainya di PDI Perjuangan.
Pansus Pelindo terkait dengan masalah kontrak JICT antara Pelindo II dan HPH, karena terindikasi kuat telah merugikan negara dengan menguntungkan pihak asing.
Ada beberapa rekomendasi lainnya terkait dengan Pelindo II. Namun yang paling keras adalah Pansus Angket merekomendasikan Presiden menggunakan hak prerogatif untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno.
2. Rekaman dengan Bekas Dirut PLN Sofyan Basir Bocor
Rekaman percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir disebut mengenai proyek storage LNG di Bojonegara, Serang, Banten yang nantinya dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM).
Dalam pembicaraan itu, membahasan soal pembagian saham. Ada nama pihak lain yang disebut sebagai Ari dalam pembicaraan Rini dan Sofyan. Namun, belum diketahui siapa Ari yang dimaksud.
Sofyan sudah membenarkan rekaman yang tersebar itu memang pembicaraannya dengan Rini. Namun dia mengatakan pembicaraan itu sudah diedit.
3. Menjual aset Pertamina
Usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Rabu, 18 Juli 2018, Rini mengelak pertanyaan dari wartawan terkait surat atau isu penjualan aset. Ia mengaku tidak tahu-menahu soal surat yang ditandatangani, terkait instruksi kepada PT Pertamina (Persero) untuk menjual asetnya ke swasta.
Diketahui, Rini pada akhir bulan lalu diketahui menandatangani surat yang menyetujui PT Pertamina (Persero) untuk menjual aset-asetnya ke swasta.
Surat yang ditandatanganinya bertajuk Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Keuangan PT Pertamina (Persero) pada 29 Juni 2018.
4. Berseteru dengan PDI Perjuangan
PDIP memang lama tidak 'menyukai' Rini berada di Kabinet Kerja Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, partai yang identik dengan mocong putih itu meminta agar mantan timses Jokowi itu dicopot dari jabatannya, namun tidak pernah digubris.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta kembali mengevaluasi Rini. Sebab menurut PDIP, kecerobohan orang nomor satu di BUMN itu dianggap bisa memperburuk citra pemerintah, dan juga nama baik Jokowi.
"Itu kan kewenangan prerogatif presiden, tapi kita harap kondisi terbaru jadi pertimbangan. Jangan sampai di tahun politik Jadi tidak produktif. Itu harus jadi perhatian, kecerobohan seperti itu ada risiko terhadap citra pemerintahan dalam hal ini presiden," ucap Anggota Komisi VII dari F-PDIP Daryatmo Mardiyanto, Sabtu, 18 April 2019.
5. Tidak Muncul Saat Mati Listrik PLN
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan, pemadaman listrik oleh PLN di wilayah Jakarta dan sebagian Jawa Barat juga menjadi tanggung Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN. Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN," ujar Ridwan, Senin, 5 Agustus 2019.
Bahkan, ketika Presiden Jokowi mendatangi kantor PLN, Rini Soemarno tidak terlihat ikut mendampinginya, yang ada hanya Menteri ESDM Ignasius Jonan. []
Baca juga:
- Listrik Mati, DPR Kecewa dengan Sikap Kementerian BUMN
- Ferdinand Hutahaean: Ahok Layak Jadi Menteri BUMN
- Pantaskah Cak Imin Jadi Menteri BUMN?
