Bekasi - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nanang Priyo Utomo mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi melarang masyarakat Indonesia melakukan mudik lebaran tahun 2020. Hal tersebut menurutnya sejalan dengan saran yang telah disampaikan partainya pada 2 April 2020.
Dia menuturkan, kebijakan ini patut dipuji, karena menjadi upaya dan ketegasan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 ke pelosok daerah yang belum menjadi zona merah.
“PSI sejak awal menegaskan, jika tak dilarang, mudik tahun ini akan menjadi ajang penyebaran virus corona di desa-desa. Jika mudik dibiarkan, artinya kita mempertaruhkan ribuan, bahkan puluhan ribu, nyawa rakyat kita di desa-desa,” kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 21 April 2020.
Baca juga: Sah! Jokowi Larang Masyarakat Mudik Lebaran 2020
Sebelumnya, kata dia, pada 28 Maret 2020, PSI mendesak Kementerian Perhubungan untuk membekukan sistem transportasi publik ke luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk mencegah penyebaran Covid-19 ke daerah lain.
Menurutnya, Jabodetabek adalah pusat penyebaran virus corona. Oleh karena itu, harus dicegah pergerakan orang dari Jabodetabek ke desa-desa atau kota lain.
Nanang berujar, secara teknis Kementerian Perhubungan harus menghentikan semua moda transportasi seperti kereta api, bus antarkota, kapal laut, dan pesawat udara. Sebaiknya, kata dia, akses transportasi hanya dibuka untuk kepentingan logistik dan kesehatan saja.
Nanang megingatkan mengenai pentingnya kawasan perdesaan harus dipastikan steril dari wabah Covid-19, mengingat merupakan pusat produksi pangan yang akan dikonsumsi masyarakat.
Sejumlah calon pemudik lebaran Idul Fitri 1430 H bersiap menaiki bus di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru, Riau, Rabu (29/5/2019).(Foto: Antara/Rony Muharrman)
“Jika corona juga melanda penduduk desa, terancam ketahanan pangan kita. Satu masalah serius baru akan muncul,” ujarnya.
Dia melanjutkan, harus diingat bahwa sarana dan prasarana kesehatan di daerah jauh tertinggal tak bisa disamakan dengan di Jabodetabek, baik dari segi jumlah maupun mutu.
“Jika ada ledakan jumlah pasien corona di daerah, kita akan sangat kewalahan,” ucapnya.
Baca juga: Dilarang Mudik, Polisi Sekat Tol dan Perbatasan Jakarta
Kader Nahdlatul Ulama (NU) ini menegaskan, kini tinggal koordinasi antarsektor dan penegakan hukumnya saja diatur, untuk memastikan larangan mudik berjalan efektif.
“PSI berharap seluruh jajaran pemerintahan bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Mohon minimalkan kesalahan, apalagi kesalahan elementer, karena taruhannya tidak main-main, yaitu nyawa manusia,” ujar Nanang.
PSI juga setuju dengan usulan Jokowi, beberapa waktu lalu, yang ingin menggeser jadwal mudik ke masa ketika wabah sudah mereda.
“Usulan Pak Jokowi tersebut jauh lebih realistis dan rasional. Masyarakat tetap bisa mudik, hanya diundur beberapa bulan sampai wabah hilang. Toh esensinya sama, yaitu berkumpul dengan keluarga. Tinggal para menteri terkait menerjemahkan ide tersebut dalam rencana yang baik dan terukur,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan larangan mudik Lebaran tahun 2020 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jokowi mengatakannya saat rapat terbatas (ratas) lewat video conference di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, 21 April 2020.
"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi di awal ratas lanjutan yang membahas antisipasi mudik
Larangan mudik ini setelah Jokowi mengambil keputusan serupa bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta TNI dan Polri. Jokowi menetapkannya kepada seluruh masyarakat lantaran melihat situasi yang berkembang terhadap pencegahan virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
"Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan, setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu," ucap Jokowi. []
