UNTUK INDONESIA
ICW Sebut Yasonna dan Firli Tebar Hoaks Harun Masiku
Peneliti ICW Kurnia Ramadana beranggapan Firli Bahuri dan Yasonna Laoly sudah menebar hoaks soal keberadaan Harun Masiku.
Ketua bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. (Foto: Tagar/Yaqin)

Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana menduga kuat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua KPK Firli Bahuri sengaja bersekongkol menyembunyikan caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. 

Atas kasus ini, pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menindak tegas komplotan yang melindungi Harun Masiku. Sebab, Yasonna Laoly Cs dinilainya telah melanggar salah satu ketentuan pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Baca juga: Demokrat: Yasonna Bisa Dituntut Pidana UU Tipikor

Beberapa waktu lalu kita juga mengatakan bahwa pimpinan KPK dan Menkumham menebar hoaks ketika mengatakan Harun (Masiku) masih ada di luar negeri.

"Kami menduga ada tindakan menghalang-halangi, menyembunyikan dalam konteks ini. Kita meminta KPK supaya lebih aktif menindaklanjuti laporan ini," kata Kurnia usai melaporkan Yasonna ke KPK, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.

Yasonna Laoly dan Hasto KristiyantoPara pengurus PDIP melakukan konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (Foto: Antara)

Kurnia menganggap koreksi pernyataan yang dilakukan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Menkumham Ronny Franky Sompie tidak masuk akal, karena dalih delay informasi menyoal kepulangan Harun ke Indonesia, baru dibeberkan dua pekan setelah operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU Wakyu Setiawan dilakukan.

Padahal, kata dia, permasalahannya cukup simpel. Untuk pengungkapan kepulangan Harun Masiku, 7 Januari 2020 lalu, bisa membuka rekaman kamera pemantau di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). 

Dalam konteks ini, pemerintah dia pandang sudah kalah data dan tercengang dengan investigasi salah satu media massa.

"Sebenarnya kan persoalannya sederhana mereka tinggal cek CCTV di bandara saja apakah benar temuan-temuan atau petunjuk yang diberikan oleh Tempo itu," katanya.

Firli BahuriFirli Bahuri. (Foto: Tagar/Popy Rakhmawaty)

Baca juga: FPI, PA 212 dan GNPF Ulama Semprot Yasonna-Dewas KPK

Menurut Kurnia, Ketua KPK Firli Bahuri juga menjadi bagian untuk menciptakan informasi bohong alias hoaks. Dia mendesak Dewan Pengawas (Dewas) mesti menelusuri kesalahan yang dilakukan mantan Kabaharkam Polri itu. 

Sebab, sudah jelas-jelas caleg PDIP dari dapil Sumatera Selatan I itu ada di Indonesia saat OTT Wahyu Setiawan. Hal yang dikemukakan Yasonna Laoly dan Firli Bahuri soal keberadaan Harun Masiku di Singapura, membuat informasi yang diterima publik jadi simpang siur.

"Beberapa waktu lalu kita juga mengatakan bahwa pimpinan KPK dan Menkumham menebar hoaks ketika mengatakan Harun (Masiku) masih ada di luar negeri," ujar dia.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly ngotot bahwa Harun pergi ke luar negeri pada 6 Januari 2020 dan tidak kunjung kembali. Hal itu dia tegaskan pada 16 Januari 2020. 

Padahal, saat operasi tangkap tangan KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku sudah berada di Tanah Air. "Pokoknya belum di Indonesia," kata Yasonna Laoly, Kamis, 16 Januari 2020. []

Berita terkait
Yasonna Laoly Halangi Penyelidikan Harun Masiku?
Pegiat antikorupsi melaporkan Yasonna H Laoly ke KPK atas dugaan menghalangi penyelidikan tersangka suap Harun Masiko yang saat ini buron.
Dinilai Dusta, Jokowi Dipetisi Pecat Yasonna Laoly
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memecat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam sebuah petisi yang digagas Ade Armando.
Yasonna Bilang Tidak Mengurusi Harun Masiku
Tersangka dugaan suap Harun Masiku keberadaannya belum jelas di mana. Menkumham Yasonna menegaskan tak mengurusi di mana eks caleg PDIP itu berada.
0
Pengamat Sebut Negara Berhak Tangkal ISIS Eks WNI
Negara berhak melakukan penangkalan terhadap ISIS eks WNI untuk pulang ke Indonesia demi melindungi warga di dalam negeri