Medan - Seniman Batak Viky Sianipar berpandangan bahwa keterkaitan budaya dengan pariwisata harus diimplementasikan pada ranah yang terpisah.
Budaya dapat menjadi entertainment yang disajikan untuk pariwisata. Sementara di sisi lain, budaya dapat diimplementasikan sebagai kewajiban masyarakat Batak.
"Atraksi ritual budaya dan implementasi ritual budaya tidak ada hubungannya. Yang satu entertainment, yang satu lagi kewajiban bermasyarakat," kata Viky, ketika dihubungi Tagar baru-baru ini.
Viky beranalogi, ibarat konser musik lagu rohani Kristiani, yang menampilkan lagu-lagu berisikan kandungan teologi, tidak ada hubungannya dengan implementasi ajaran teologia di kehidupan sehari-hari.
Ajaran itu urusan pribadi atau kelompok. Sementara konser itu sendiri murni bisnis hiburan.
Akan tetapi, atraksi ritual budaya harus ada penyesuaian di sana-sini dengan memikirkan aspek entertainment. Pun begitu, penyesuaian itu, menurutnya, tidak akan mengikis keasliannya.
"Saya ini pelaku 'pengemas ulang' musik budaya atas nama entertainment supaya yang tidak tahu jadi tahu. Apakah lagu "Palti Raja" dan "Inang" versi orisinalnya hilang gara-gara aransemen baruku? No. Di kedai tuak dan di pesta-pesta tetap dimainkan versi aslinya sebagai bagian dari ritual acara," terang Viky.
Biarlah turis datang, karena budaya kita. Bukan jadi kita harus belajar menari-nari supaya turis senang
Mengutip pernyataan seorang aktivis lingkungan di Danau Toba, Suryati Simanjuntak, (saat menjadi narasumber dalam sebuah forum diskusi di Medan), menurut Viky, barangkali perempuan asal Tanah Batak itu ingin menyampaikan, tidak perlu repot-repot bikin instalasi atraksi budaya Batak.
Wisatawan dapat melihat aspek budaya itu melalui interaksi keseharian masyarakat Toba dalam menjalani hidup, pola pikir masyarakatnya, norma-norma yang berlaku.
"Bahkan mungkin beliau (Suryati, red) mau menyampaikan pemerintah fokus aja dulu mengenai kebersihan lingkungan hidup Danau Toba, yang jelas-jelas menjadi aspek utama parawisata alam, nggak usah ribet-ribet mengadakan ini itu, yang berhubungan dengan pertunjukan berbayar dari ritual-ritual budaya Batak," jelas Viky.
Viky menegaskan, munculnya masalah budaya yang terkikis karena parawisata, menurutnya, itu bukan salah pelaku entertainment atau pemerintahnya. Melainkan, masyarakatnya sendiri yang tidak menjalankan kewajiban sosialnya.
Jika pun budaya ditempatkan untuk pariwisata, sebaiknya tampilan atraksi budaya terprogram. Dikelola oleh organisasi independen yang profesional dan menjaga kualitas pertunjukan dan keaslian budayanya.
Harus bisa menjadi kegiatan entertainment yang on daily basis, daripada harus menunggu masyarakat mengadakan pesta adat.
"Atraksi-atraksi ini akan menjadi opsi kegiatan wisata budaya, selain wisata sport, wisata alam, wisata kuliner, dan lain-lain. Semakin banyak opsi, semakin lama wisatawan stay. Semakin banyak perputaran ekonomi di tempat tujuan wisata tersebut, semakin makmur masyarakatnya," katanya lagi.
Sebelumnya, aktivis lingkungan dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Suryati Simanjuntak mengatakan, pembangunan di Tanah Batak, khususnya kawasan Danau Toba, seringkali tak menyentuh kondisi sosial dan budaya (kearifan lokal).
Budaya Batak, katanya, bukan untuk dijual, tapi dilakoni, dihidupi sebagai nilai. Tapi, orang Batak yang di perantauan dengan bangganya mengatakan orang Batak supaya berubah dengan tujuan supaya turis datang.
"Biarlah turis datang, karena budaya kita. Bukan jadi kita harus belajar menari-nari supaya turis senang," katanya pada diskusi yang dihadiri puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMKI Medan beberapa waktu lalu.[]
