Berita Kementerian Dalam Negeri Termodern

Himpunan berita Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia adalah kementerian yang membidangi urusan dalam negeri dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi; pengelolaan barang milik/kekayaan; pengawasan atas pelaksanaan tugas, dan lainnya.

Hadiri RDP bersama Komisi II DPR RI, Wamendagri Ribka Sampaikan Langkah Kemendagri Lakukan Binwas kepada Pemda
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.
Kemendagri Akan Terus Pantau Jika Ada Kepala Daerah Masih Angkat PPPK Tak Sesuai Aturan
Wamendagri Ribka Haluk menyoroti praktik pengangkatan ASN di sejumlah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Mendagri Kaji soal Solo Diusulkan jadi Daerah Istimewa
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji soal Kota Solo diusulkan jadi Daerah Istimewa Surakarta.
Soal Liburan ke Jepang Tak Izin Kemendagri, Lucky Hakim: Saya Tanggung Jawab
Bupati Indramayu Lucky Hakim buka suara terkait dirinya yang liburan ke Jepang saat lebaran Idul Fitri 1446 H.
Kemendagri Ingatkan Daerah Tak Angkat Tenaga Honorer Baru
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak mengangkat tenaga honorer baru.
Tito Karnavian Minta Para Kepala Daerah yang Baru Menjabat Tak Asal Ambil Kebijakan
Mendagri Tito Karnavian memberikan penekanan khusus kepada para kepala daerah yang baru menjabat.
Dasco Sebut Larangan PDIP ikut Retret Kepala Daerah Urusan Mendagri
Sufmi Dasco Ahmad merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDIP Megawati agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret.
Mendagri Sebut Presiden Pilih 20 Februari untuk Pelantikan Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memilih 20 Februari 2025
Mendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah 6 Februari 2025 Dibatalkan
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Mendagri Minta Pemda Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun.
Wamendagri Puji KPU dan Bawaslu Jaga Stabilitas Transparansi Pemilu 2024
Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan Pemilu 2024 baik di pusat maupun daerah.
Jelang Pilkada Daerah Kemendagri Tak Ganti Kepala Daerah yang Keluarganya Maju, Miko: Harus Lebih Objektif
Ketua Umum Rumah Kita Nusantara Miko Napitupulu menyampaikan Kemendagri seharusnya berlaku adil dalam aturan pemilihan calon Bupati.
Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Turun Tahun 2024, Begini Respons Bara JP
Relly Reagen mengatakan bahwa permasalahan keluarga berisiko stunting berkat kerja keras Kemendagri .
Tingkatkan Tata Kelola yang Berkualitas, Kemendagri Dorong Efektivitas BMD
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menekankan pentingnya meningkatkan efektivitas pengelolaan BMD.
Tito Karnavian Optimistis RI Jadi Negara dengan Ekonomi Dominan di Dunia
Mendagri Tito Karnavian optimistis terhadap potensi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi dominan di dunia.
Pencanangan Awal Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2024 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempersatukan masyarakat Indonesia.
Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Dorong Implementasi SPBE di Sorong, Papua Barat Daya
Kemendagri RI menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Percepat Pelayanan Pendaftaran Ormas di Papua, Kemendagri Gelar Sosialisasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Percepat Pelayanan Pendaftaran Ormas di Papua, Kemendagri Gelar Sosialisasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan bagi Kesbangpol dan Ormas.
Kemendgari Dorong Penguatan Koordinasi dalam Pengembangan Potensi Wilayah Provinsi Papua Tengah
Restuardy menjelaskan arti pentingnya pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah.
Kemendagri Komitmen Perkuat Ekonomi Daerah Lewat BPD
Kementerian Dalam Negeri berkomitmen memperkuat struktur keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Direktorat Kewaspadaan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Raih Prestasi Tinggi Dalam Standar Pelayanan Publik
Kemendagri RI telah berhasil mempertahankan prestasi gemilangnya dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.
Load more ...