Percepat Pelayanan Pendaftaran Ormas di Papua, Kemendagri Gelar Sosialisasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Percepat Pelayanan Pendaftaran Ormas di Papua, Kemendagri Gelar Sosialisasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan bagi Kesbangpol dan Ormas.
Kemendagri Gelar Sosialisasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan bagi Aparatur Kesbangpol dan Ormas se Pulau Papua. (Foto: Tagar/Dok Kemendagri)

TAGAR.id, Jakarta - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) gelar Kegiatan “Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Fungsi Pendaftaran dan Operasionalisasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan bagi Aparatur Kesbangpol dan Ormas se-Provinsi Papua”. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, Senin, 29 April 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Setda Papua Tengah, Ausilius You, Asisten III, Anace Hombore mewakili Bupati Mimika.

Dalam kesempatan tersebut Plh. Sesditjen Ditjen Politik dan PUM /Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Risnandar Mahiwa dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi mengatakan, kegiatan ini sangatlah penting demi mewujudkan standar pelayanan publik yang baik khususnya bidang keormasan kepada masyarakat.

“Aktivitas-aktivitas Ormas di ranah publik harus diatur sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” kata Risnandar.

“Pemerintah telah melakukan upaya pelayanan dan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait Ormas yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat," tambahnya.

Risnandar juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan PUM mendapatkan penghargaan dari Ombudsman terkait kinerja pelayanan publik yaitu pelayanan pendaftaran ormas secara online.

“Sejatinya kita semua turut bangga atas pencapaian tersebut, karena pencapaian sukses ini merupakan sumbangsih dari Bapak/Ibu semuanya dalam mendukung program-program yang baik dari Pemerintah Pusat,” imbuh Risnandar.

“Pemerintah juga akan memberikan pelayanan dan kemitraan kepada Ormas yang terdaftar, baik yang berbadan hukum maupun tidak, tutur Risnandar,”

Sebagai informasi kegiatan ini diisi oleh beberapa narasumber yang sangat ahli di bidang keormasan diantaranya adalah Penanggung Jawab Tim Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Yodie Indrawan.

Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari Internal Direktorat Jenderal Politik dan PUM, Perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten Papua Tengah, Badan Kesbangpol Provinsi Papua Selatan, Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota Papua, Badan Kesbangpol Kabupaten Pegunungan, Badan Kesbangpol Kabupaten Papua Barat, Badan Kesbangpol Kabupaten Papua Barat Daya serta unsur ormas, FPK, FKUB dan juga masyarakat adat se-Kab Mimika. []

Berita terkait
Kemendagri Komitmen Perkuat Ekonomi Daerah Lewat BPD
Kementerian Dalam Negeri berkomitmen memperkuat struktur keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Sekjen Bara JP Reagen Sarankan Dana Stunting Dikelola BKKBN dan Kemendagri
Sekjen DPP Bara JP Relly Reagen menyarankan dana stunting dikelola BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Dorong Pelaporan Cepat Guna Penanganan Situasi Pemilu di 38 Provinsi
Kemendagri RI melakukan pemantauan secara intensif terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah.