UNTUK INDONESIA
DPR Desak Pemerintah Terbuka Soal Perubahan APBN
Politisi PKS di DPR Anis Byarwati meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai perubahan APBN 2020 terkait Covid-19.
Ilustrasi APBN. (Tagar/Gilang)

Pematangsiantar - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 dalam situasi pandemi virus corona (Covid-19).

Hal ini disampaikan Anis dalam rapat kerja komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Selasa, 28 April 2020.

Di mana disimpannya tambahan anggaran perlindungan sosial yang Rp 110 triliun yang telah diumumkan?

"Saya minta pemerintah lebih terbuka tentang kejelasan alokasi anggaran untuk pencegahan meluasnya wabah, dan dukungan atas dampak ekonomi yang dihadapi rakyat kecil," katanya.

Anis menilai anggaran Rp 405,1 triliun yang diumumkan pemerintah sebagai dana penanganan pandemi Covid-19, tidak muncul dengan informasi yang jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Perubahan APBN 2020. 

Baca juga: Siasat Pemerintah Atasi Corona Lewat RAPBN 2021

Informasi yang terkandung di dalam Perpres tersebut, menurutnya sangat terbatas dan jauh berbeda apabila dibandingkan dengan muatan dalam UU APBN Perubahan yang biasanya sangat transparan dan jelas.

Dia berpandangan, tidak transparannya informasi dalam Perubahan APBN 2020, menyebabkan publik berasumsi bahwa tambahan defisit Rp 545,7 triliun, karena turunnya penerimaan negara Rp 472,3 triliun, ditambah tambahan anggaran belanja yang hanya Rp 73,4 triliun. 

Dia mengatakan, yang terlihat saat ini justru kenaikan defisit menjadi Rp 852,9 triliun, bukan karena stimulus untuk penanganan pandemi Covid-19. Tetapi sebagian besarnya, justru untuk mengkompensasi penerimaan negara, terutama pajak yang turun. 

"Jadi Perubahan APBN 2020 tidak terlihat untuk kepentingan penanganan wabah," ujarnya.

Dia menambahkan, persoalan lainnya terkait dengan paket stimulus yang dijanjikan pemerintah sebesar Rp 405,1 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk sektor kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan Rp 70,1 triliun, dan bantuan kepada dunia usaha Rp 150 triliun. 

Sementara data Perubahan APBN 2020 mencatat anggaran belanja negara hanya naik Rp 73,4 triliun saja. Dengan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik Rp 167,6 triliun, dan anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turun Rp 94,2 triliun.

Lantas, Anis mengkritisi belanja pemerintah pusat yang naik, namun anggaran beberapa kementerian terkait malah turun dan ada yang hanya naik sedikit. Misalnya, kata dia, anggaran Kementerian Sosial turun dari Rp 62,8 triliun menjadi Rp 60,7 triliun. 

Baca juga: Anggota DPR Kritik Pemerintah Kelola APBN

"Ini menjadi pertanyaan, di mana disimpannya tambahan anggaran perlindungan sosial yang Rp 110 triliun yang telah diumumkan?" kata dia.

Catatan lain diberikannya terhadap anggaran belanja Kementerian Kesehatan yang hanya naik Rp 19,1 triliun, dari Rp 57,4 triliun menjadi Rp 76,5 triliun. Sedangkan menurut paket stimulus, sektor kesehatan dapat anggaran tambahan Rp 75 triliun.

"Anggaran terkait kesehatan ini harus jelas. Sehingga tidak boleh ada kekurangan fasilitas dan alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri, ventilator dan lainnya di lapangan," ucapnya. 

Dia mengungkapkan masih ada rumah sakit yang mengeluhkan kekurangan APD, bahkan di Semarang, puluhan dokter dan tenaga medis terpapar Covid-19, karena tidak dilengkapi APD yang memadai saat merawat pasien virus corona.

Anis juga mengingatkan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Komisioner OJK, Direktur LPS dan semua yang hadir dalam rapat tersebut, agar merenungi, untuk siapa mereka ada dan untuk siapa bekerja.

"Kita ada dan bekerja untuk mengawal kepentingan rakyat. Di saat krisis wabah Covid-19, sudah menjadi kewajiban negara hadir untuk melindungi rakyatnya," ucap Anis. []

Berita terkait
Harga Minyak Turun, Sumber Berkah Penambal APBN
Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman mengatakan penurunan harga komoditas minyak membawa berkah tersendiri bagi pemerintah.
Jokowi Teken Perppu, Defisit APBN di Atas 3 Persen
Presiden Jokowi menandatangani Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengatasi dampak virus corona.
Fraksi Demokrat Dukung Relokasi APBN untuk Covid-19
Fraksi Demokrat mendukung relokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 untuk penanganan pandemi virus corona Covid-19.
0
DPR Desak Pemerintah Terbuka Soal Perubahan APBN
Politisi PKS di DPR Anis Byarwati meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai perubahan APBN 2020 terkait Covid-19.