UNTUK INDONESIA
Berita Pajak Terdepan

Kumpulan berita tentang pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Masyarakat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Kewajiban warga negara ini merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pajak 0% Belum Sah, Penjualan Mobil Sudah Naik 2.000 Unit
Geliat industri otomotif semakin menunjukan peningkatan memasuki semester kedua tahun ini
Pajak Mobil 0 Persen, Gimana Ceritanya Ini?
Kementerian Perindustrian tengah mengusulkan peniadaan pajak kendaraan bermorotor kepada Kementerian Keuangan
Kabar Baik, PPN Kertas Koran Ditanggung Pemerintah
Pemerintah kembali memberikan relaksasi perpajakan berupa pembebasan PPN kertas koran guna mendorong kegiatan usaha media massa
Upaya Pemkab Indramayu Optimalkan Pemungutan Pajak
Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Indramayu dan Ditjen Pajak sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat
DJP Naikkan Diskon Pajak Perusahaan Jadi 50 Persen
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memutuskan meningkatkan diskon tarif pajak penghasilan (PPh) padal 25 dari 30% menjadi 50%.
Bapenda Subang Permudah Warga untuk Membayar Pajak
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subang galang kolaborasi dengan Bank BJB dan mahasiswa Unsub yang sedang KKN untuk permudah warga bayar pajak
Jokowi Perluas Basis Pajak dan Optimalkan PNBP 2021
Presiden Jokowi akan memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk memperkua sumber penerimaan mandiri.
Warga Garut Manfaatkan Program Triple Untung Plus
Bupati Garut ajak warga Kabupaten Garut, khususnya pemilik kendaraan bermotor (KBM) untuk memanfatkan progra triple untuk plus
Rp 11.000 Triliun Bisa Bawa RI ke Mars Naik Kerupuk
Pemerintah percaya aset WNI di luar negeri tembus Rp 11.000 triliun. Untuk mendapatkan tafsir nilai, komparasi antariksa jadi solusi sederhana
Riwayat Duit Rp 11.000 Triliun yang Bikin Heboh
Pemerintah yakin jumlah aset WNI yang terparkir di luar negeri mencapai Rp11.000. Lantas apa saja upaya yang dilakukan untuk menarik dana tersebut?
Revisi PMK, Ini Daftar Insentif Pajak yang Diperluas
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah telah memperluas insentif pajak dunia usaha dengan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Covid-19, Insentif Pajak Diperpanjang Hingga 2020
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperpanjang stimulus berupa inssentif pajak hingga Desember 2020.
Bayar Pajak Melalui Online Lebih Mudah Tanpa Repot
Bagi wajib pajak sekarang ini lebih dimudahkan dalam membayar pajak melalui aplikasi online di tengah pandemik virus corona Covid-19.
Netflix, Telkom Buka Blokir hingga Kena Pajak Negara
Netflix oleh Telkom Group meski di sisi lain, pengguna juga dibayangi biaya tagihan lebih mahal lantaran layanan bakal dioungut pajak oleh negara.
Mulai Agustus, Produk Google, dkk Kena PPN 10 Persen
Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN, satu di antaranya produk Google.
RUU MLA RI – Swiss, Sebuah Catatan Pengamat
Rancangan Undang-Undang Mutual Legal Assistance (RUU MLA) Indonesia - Swiss berpotensi menarik kembali dana yang tersimpan di luar negeri
Kemenhub: Bukan Pajak Tapi Keselamatan Pesepeda
Kemenhub menyangkal pemberitaan yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana akan mengenakan pajak sepeda.
5 Sektor Paling Banyak Dapat Insentif Pajak Covid-19
Direktorat Jenderal Pajak mencatat ada lima sektor yang paling banyak menerima insentif pajak pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19.
Puluhan Tahun STTC Siantar Tak Bayar Pajak Reklame
Sejumlah papan reklame raksasa milik perusahaan rokok PT STTC tak menambah penghasilan asli daerah (PAD) karena bebas dari beban pajak.
DJP: 355 Ribu WP Menerima Insentif Pajak Dunia Usaha
DJP Kementerian Keuangan Suryo Utomo menuturkan sudah ada 355 ribu wajib pajak (WP) yang memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak dunia usaha.
Fraksi Demokrat Jabar Desak Pengurangan Tarif PBB
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, Irfan Suryanegara, minta anggota dewan Demokrat desak pemerintah kota dan kabupaten kurangi PBB
Load more ...