Covid-19, Pemkot Malang Tunda Proyek Pembangunan

Pemkot Malang menunda sejumlah mega proyek karena harus melakukan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
Wali Kota Malang Sutiaji didampingi Kapolresta Malang Kombes Leonardus Simarmata saat jumpa pers di kantor Balai Kota Malang, Senin 30 Maret 2020. (Foto: Dokumen Tagar/Moh Badar Risqullah)

Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang inkosisten memutuskan sebuah kebijakan menangani pandemi Covid-19 atau virus corona. Tidak hanya anggaran, beberapa mega proyek pembangunan akan dikerjakan tahun ini pun secara mendadak diumumkan untuk ditunda sementara waktu.

Satunya yaitu rencana pembangunan gedung bersama atau mini block office di Balai Kota Malang. Padahal, sebelumnya diketahui bahwa pembangunan tersebut sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Malang Sutiaji pada Kamis 9 April 2020 kemarin.

Pelaksanaan proyek mini block office di lingkungan Balaikota Malang sudah kami tunda.

Dia menjelaskan pembangunan yang lelangnya dimenangkan oleh PT. Artomzaraya senilai Rp 45,4 miliar ini ditargetkan rampung akhir tahun 2020. Dengan harapan keberadaannya bisa difungsikan beberapa perangkat daerah secara terintegrasi agar memudahkan akses sekaligus memperpendek rentang kendali layanan masyarakat.

Hanya berselang dua hari, Sutiaji melalui keterangan resminya pada Minggu 12 April 2020 kemarin mengumumkan bahwa proyek tersebut ditunda untuk sementara waktu. Hal itu juga bersamaan dengan beberapa proyek lainnya seperti Malang Creative Center (MCC), Jembatan Kedungkandang dan Islamic Center masih dalam proses lelang ikut tertunda.

"Pelaksanaan proyek mini block office di lingkungan Balaikota Malang sudah kami tunda. Tapi, itu (penundaan pembangunan) sudah melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," kata dia dalam keterangan tertulisnya kepada Tagar.

Mekanisme penundaan tersebut, kata Sutiaji, langkah dan prosesnya dilakukan sebagaimana dengan dua dokumen surat yang sudah dikeluarkan Pemkot Malang. 

Pertama yaitu surat dari pengguna anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Ir. Hadi Santoso kepada Wali Kota Malang tertanggal 30 Maret 2020 dengan surat bernomor : 050/557/35.73.403/2020.

Dia mengatakan, dalam surat tersebut sudah ditegaskan bahwa berkenaan dengan semakin luasnya penyebaran Covid-19 serta memperhatikan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13 A/2020 tentang perpanjangan status masa kedaruratan Covid-19 sampai dengan 29 Mei 2020 kedepan.

Selanjutnya, dia menambahkan penundaan proyek tersebut juga berdasarkan surat nomor: 640/588.1/35.73.403/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dari PA kepada pelaksana proyek yaitu Direktur PT. Artomzadaya dan kepada konsultan supervisi Direktur PT. Delta Buana.

Dalam surat tersebut juga tertuang poin perintah untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan agar ditunda dan menyesuaikan masa tanggap darurat yang dikeluarkan BNPB dengan akan diberikan kompensasi jangka waktu pelaksanaan.

"Dalam pemberitahuan kepada pelaksana awalnya kan pengerjaan akan tetap dilakukan sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) terhitung per April ini dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu pembatasan jumlah pekerja tidak boleh lebih dari 30 orang," tuturnya.

"Namun, pembatasan jumlah pekerja itu sulit secara teknisnya. Makanya, sudah saya perintahkan kepada PA maupun PPK untuk melakukan penghentian sementara atau penundaan pelaksanaan pekerjaan," tuturnya.

Sedangkan untuk berapa anggaran penanganan Covid-19 akan dialokasikan Pemkot Malang juga terkesan plin-plan dan berkutat dipembahasan. Misalnya, dari awal mengumumkan bahwa akan mengalokasikan sebesar Rp 58 miliar berubah menjadi Rp 86 miliar.

Dikatakannya, sumber anggaran tersebut berasal dari pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang hingga Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hal itu dikatakannga sebagaimana petunjuk pemerintah pusat yang sudah di bentuk Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Perwal Nomor 58 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Dia menyampaikan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan dalam menangani Covid-19 di Kota Malang. Misalnya seperti pembelian alat pelindung diri (APD), rapid test, bantuan sosial berupa santunan kepada masyarakat terdampak dan lain sebagainya.

Dipaparkannya untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan kurang lebih dana yang dialokasikan sebesar Rp 26,9 Miliar. Kemudian di dalam meningkatkan kapasitas jaring pengaman sosial sebesar Rp 26,2 Miliar dan untuk antisipasi perkembangan penanganan Covid-19 sebesar-besarnya Rp 30,7 Miliar.

"Jadi, pergeseran anggaran ini kami dapatkan dari berbagai sektor. Seperti (dari anggaran) proyek pembangunan, kunjungan kerja dan pelatihan serta lain-lainnya," terang alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ini.

Meski begitu, untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 26,2 miliar yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak dikatakannya masih menunggu validasi data. Dengan tujuan agar bantuan tersebut disebutkannya tepat sasaran.

"Kami menginventarisir terlebih dahulu melalui verifikasi satu data. Dengan harapan bantuan ini diberikan kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan," ucapnya.

Kawasan Pasar Gembong Surabaya Kini Sepi

Pasar Gembong Surabaya, biasanya kerap sekali macet, kini hal semacam itu tak nampak di sana. Bahkan, para pedagang di sana pun tampak tak lagi terlihat berbaris menjual barang-barang bekas, mulai pakaian hingga peralatan lainnya.

Pasar barang bekas serba ada di Surabaya ini tampak sepi, karena terdampak virus corona atau Covid-19. Pedagang sepatu bekas di Pasar Gembong, Abdul Manab mengaku tak satu pun barang ia jual laku. Hal itu sudah ia rasakan selama satu bulan ini.

"Parah ini utang saya di warung kopi sampai numpuk. Serta barang dagangan belum ada terbeli," kata Abdul saat ditemui, Senin 13 April 2020.

Abdul mengakui, kondisi yang ia alami ini tak cuma dirasakanya. Tapi semua pedagang di Pasar Gembong juga merasakan hak yang sama. Abdul sendiri saat ditemui tak sedang meladeni pembeli, ia hanya duduk santai sambil menyedot sebatang rokok di tangan, sambil menunggu datanya pembeli.

Padahal, barang-barang dijual pun cukup variatif. Bisa dikatakan mulai kebutuhan fashion, olahraga, dan gaya ada di lapaknya. Meski hanya beralaskan terpal biru di atas lantai.

"Bener-bener sepi banget, kayaknya semua pada takut keluar rumah," imbuh dia.

Tak hanya itu, Abdul mengatakan barang ia jual ini berasal dari luar negeri. Mulai dari jam tangan, raket tennis, tas, sepatu, hingga botol bekas minuman keras tak ada dari pabrikan lokal.

"Semua barang saya jual ini dari luar negeri, tapi ya begitu akibat corona jadi sepi. Padahal biasanya jam 10.00 Wib itu rame-ramenya," ujar dia.

Senada dengan Abdul Manab, Mat Hasan juga merasakan hal yang sama. Ia yang berjualan sepeda angin bekas juga selama sebulan ini belum mendapatkan pembeli.

"Sama, benar-benar lagi sepi, tapi mau gimana lagi, ya begini ini usahanya orang dagang, harus menunggu," ucap dia.

Hasan bercerita untuk mengusir rasa bosan sambil menunggu pembeli mampir, ia pun melakukan aktivitas dengan membenarkan sepeda-sepeda bekas yang akan dijual.

"Ini loh kebetulan sepeda anak saya. Kebetulan saya bisa benerin, ya saya kerjakan sendiri, itung-itung mengusir rasa bosan," tambah dia.

Meskipun sejumlah pedagang mengaku penjualan sepi, bukan berarti suasana pasar ikut sunyi. Musik dangdut masih bersahut-sahutan di sini. Hal itu dilakukan pedagang supaya kondisi pasar tetap terlihat rakai sambil menghibur para pedagang yang sedang gundah menunggu pembeli.

"Cara itu memang sengaja dilakukan untuk meyakinkan kepada calon pembeli. Serta menghibur penat para pedagang yang terkena imbas corona. Sehingga para penjual sound dan radio ini menyetel musik cukup keras dengan tujuan itu," ucap Hasan. []

Berita terkait
15 Tenaga Medis RSM Kediri Mengisolasi Diri
RS Muhammadiyah Kota Kediri terpaksa mengisolasi 15 tenaga medisnya karena menangani pasien tidak jujur terinfeksi Covid-19.
Khofifah Klaim Angka Kemiskinan di Jatim Turun
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengklaim angka kemiskinan menurun.
Khofifah Siapkan 56 Posko Pendaftaran Kartu Prakerja
Disnakertrans Jawa Timur membuka 56 posko layanan pendampingan pendaftaran untuk kartu prakerja sebagai dampak pandemi Covid-19.
0
Sejarah Ulang Tahun Jakarta yang Diperingati Setiap 22 Juni
Dalam sejarah Hari Ulang Tahun Jakarta 2022 jatuh pada Rabu, 22 Juni 2022. Tahun ini, Jakarta berusia 495 tahun. Simak sejarah singkatnya.