Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengklaim angka kemiskinan menurun. Hal itu tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2019 yang disampaikan dalam paripurna bersama DPRD Jatim.
Rapat paripurna pertama di masa pandemik covid-19 ini hanya dihadiri 34 Anggota dari total 120 Anggota DPRD Jatim. Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.
Baca Juga: Khofifah Siapkan 56 Posko Pendaftaran Kartu Prakerja
Posisi tempat duduk anggota tidak lagi seperti dulu, melainkan diberi jarak satu meter antar anggota. Begitu juga halnya dengan jajaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semuanya menggunakan masker. Paripurna juga dapat melalui virtual.
"Sekalipun sejumlah anggota tak hadir secara langsung, tetap dapat mengikuti jalannya rapat serta menyampaikan pendapatnya melalui aplikasi dari tempat anggota masing-masing berada," kata Kusnadi, Senin 13 April 2020.
Pendapatan daerah Pemprov Jatim terealisasi 100,08 persen
Didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Khofifah menyampaikan laporan berbagai program pembangunan selama 2019. Ia membeberkan bahwa pendapatan daerah Pemprov Jatim sebesar Rp 33,42 triliun, terealisasi 100,08 persen. Sementara belanja daerah yang direalisasikan sebesar Rp 34 triliun atau sebesar 89,48 persen dari rencana sebesar Rp 38 triliun.
“Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 19,32 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 17,94 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 186,39 miliar," ungkapnya.
Mantan menteri sosial itu menyebut pertumbuhan ekonomi Jatim selama kurun waktu 2019 melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yakni di angka 5,52 persen. Pertumbuhan nasional Indonesia berada di kisaran, 5,02 persen.
Sementara capaian PDRB per kapita tahun 2019 juga meningkat sebesar 6,89 persen, dari 55,43 Juta (tahun 2018) menjadi 59,25 Juta (tahun 2019). Artinya tingkat kesejahteraan masyarakat Jatim juga mengalami peningkatan.
Inflasi cukup terkendali
Melonjaknya perekonomian diiringi kinerja inflasi tahun 2019, karena cukup terkendali. Laju Inflasi tahun kalender sampai dengan Bulan Desember 2019 mencapai 2,12 persen. Angka ini lebih rendah dibanding Inflasi tahun kalender bulan Desember 2018 sebesar 2,86 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak saat jumpa pers di Gedung Grahadi Surabaya. (Foto: Pemprov Jatim/Tagar)“Dibanding provinsi lain di Pulau Jawa, laju inflasi di Jawa Timur adalah yang paling rendah. Pun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 2,72 persen,” terangnya.
Khofifah mengungkapkan bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jatim, dimana selama tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 70,27 (tahun 2017); 70,77 (tahun 2018), dan terus meningkat mencapai 71,50 pada tahun 2019.
“Yang membanggakan, capaian tahun 2019 tumbuh sebesar 1,03 persen, tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan pada tujuh tahun terakhir (2013-2019) sebesar 0,99 persen,” tuturnya.
Baca Juga: Atasi Corona, Khofifah: Jatim Butuh Dana Rp 2,384 T
Dalam hal persentase penduduk miskin di Jatim, per September 2019 sebesar 10,20 persen, atau menurun sebesar 0,65 persendibanding September 2018 sebesar 10,85 persen. Maka secara absolut jumlah penduduk miskin Jatim r pada September 2019 sebanyak 4.056.000 jiwa, menurun 236,15 ribu jiwa dibanding September 2018 sebanyak 4.292.150 jiwa.
“Penurunan penduduk miskin tahun 2019 ini adalah terbesar sejak tahun 2013, serta memberikan kontribusi sebesar 26,57 persen terhadap penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional,” tutur Khofifah.[]
