UNTUK INDONESIA
Berita Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terdepan

Kumpulan berita anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tahun APBD memiliki masa satu tahun, mulai dari 1 Januari-31 Desember. Anggaran daerah ini meliputi: pertama, pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah seperti dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak, penyesuaian dan otonomi khusus. Kedua, anggaran belanja, dan ketiga adalah pembiayaan.

Fungsi dari APBD adalah otorasi bermakna, perencanaan bermakna, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilitas. Sedangkan sumber anggaran berasal dari retribusi (perizinan tertentu, jasa umum, dan jasa usaha), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak cukai, dan pajak penghasilan.

Mendagri Akan Evaluasi Mingguan untuk Dorong Realisasi APBD
Mendagri Tito Karnavian akan melakukan evaluasi mingguan untuk mendorong daerah-daerah yang realisasi APBD-nya rendah.
Rp 1 Triliun Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Atasi Banjir
Untuk membiayai berbagai proyek penanggulangan banjir di Ibu Kota selama tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sekitar Rp 1 triliun.
Di Balik Dana Hibah dan Larung Bola di Parangkusumo Bantul
Geplak Bantul menggelar larung bola di Pantai Parangkusumo. Aksi ini sebagai syukuran uang Rp 11,6 miliar kembali ke kas Pemkab Bantul.
Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Magelang Rendah
Realisasi kegiatan APBD Kabupaten Magelang, baik fisik maupun keuangan, hingga triwulan tahun ini masih rendah.
PN Putuskan Dana Hibah Persiba Kembali ke Kas Pemkab Bantul
PN Bantul memutuskan menolak gugatan Idham Samawi soal dana hibah Persiba. Artinya uang kembali ke kas Pemkab Bantul. Namun penggugat akan banding.
Pengamat: Tata Kelola APBD Kota Medan Buruk
Tata kelola APBD Kota Medan, dalam beberapa tahun terakhir dinilai buruk. Realisasi penerimaan PAD jauh di bawah target.
DPRD Kabupaten Tangerang Ketok Palu Perda APBD Perubahan
DPRD Kabupaten Tangerang ketok palu Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun 2020.
Jawaban Gubernur Ridwan Kamil Terhadap Perubahan APBD 2020
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020
Soal Ranperda Perubahan Sumbar 2020, DPRD Sentil Pemprov
DPRD Sumatera Barat menyoroti perubahan anggaran dalam buku Ranperda Perubahan Anggaran APBD Tahun 2020.
Pemkab Solok Percepat Pengentrian PPAS 2021 Lewat SIPD
Pemkab Solok mempercepat proses pengentrian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 lewat aplikasi SIPD.
Jawaban Sekda Bantaeng Atas APBD Perubahan
Pemkab Bantaeng membahas KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2020 dengan DPRD. Pembahasan difokuskan anggaran penanganan Covid-19.
Kesepakatan Rancangan APBD Pemprov Jawa Barat
DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar menandatangani kesepakatan rancangan APBD dan prioritas dan plafon anggaran tahun anggaran 2021
APBD Perubahan 2020 Jateng, 3 RSUD Disuntik Rp 190 M
APBD Perubahan 2020 Jateng resmi ditetapkan DPRD Jateng. APBD Perubahan mengalokasikan belanja langsung Rp 190 miliar untuk tiga RSUD.
Jokowi Minta Percepat Realisasi APBD untuk Rakyat
Presiden Jokowi menyatakan percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi daerah.
Jokowi Minta Realisasi Belanja APBD Dongkrak Ekonomi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan salah satu upaya yang bisa mendongkrak ekonomi di kuartal III, yakni melalui belanja daerah.
Pembahasan APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021 Jabar
APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021 Jabar segara dibahas oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar setelah rancangannya dipaparkan Gubernur Jabar
Pemkab Gandeng Media Sosialisasi Penanganan Covid-19
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten sarankan kepada pemerintah daerah di Banten untuk manfaatkan media sosial sosialisasikan Covid-19
Pemkab Bantul Rugi Rp 333 M Akibat Pandemi Covid-19
Pemerintah Kabupaten Bantul kehilangan potensi pendapatan hingga ratusan miliar akibat terpuruknya sejumlah sektor perekonomian
Belum Refocusing APBD, Pemerintah Tunda DAU Daerah
Kementerian Keuangan memastikan akan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang belum melaporkan APBD.
Realokasi APBD Melawan Corona Mencapai 55 Triliun
Lebih daripada 90 persen provinsi sudah melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 55 triliun melawan corona.
Ketua KPK Ingatkan Jangan Ada Uang Ketuk Palu APBD
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang ketuk palu sering terjadi saat akan pembahasan dan pengesahan APBD di daerah.
Load more ...