Indonesia
Bambang Widjojanto yang Kukenal Dulu
Bambang Widjojanto dalam pandangan Petrus Hariyanto mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik.
Bambang Widjojanto. (Foto: Instagram/PMLI)

Oleh: Petrus Hariyanto*

Nama Bambang Widjojanto tidaklah asing bagiku. Pertama melihat dan berkenalan dengannya sekitar tahun 1994. Saat itu aku sangat kagum terhadap lawyer muda YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) itu, yang baru datang dari Papua (saat itu bernama Irian Jaya). BW baru selesai tugas di sana, dan saat itu aktif di YLBHI.

Pasalnya, saat mogok makan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) di halaman kantor YLBHI akan diserbu polisi. Pengacara dengan wajah brewokan itu melawan para polisi. Sekuat tenaga ia melindungi kami yang duduk dan bergandengan tangan. Akhirnya satu persatu kami diseret dan ditangkap. BW begitu marah kepada aparat yang saat itu dipimpin Dadang Garnida.

Saat itu sekitar bulan Juni 1994, "Aksi Mogok Makan" itu ditujukan untuk menentang rezim Soeharto yang telah membredel media Tempo, Detik, Editor.

Aksi heroik Bambang yang berani marah-marah kepada polisi atas sikap represifnya itu membuat aku kagum. Tak banyak pengacara YLBHI mengambil langkah berani seperti itu. Apalagi aparat militer beberapa hari sebelumnya menghabisi demonstrasi di depan Gedung Sarinah di Jalan MH Thamrin dengan tongkat. Korban berjatuhan dengan luka memar di sekujur tubuh. Sempat membuat ciut sementara para aktivis untuk turun ke jalan.

Ketika aku diculik BIA (Badan Intelejen ABRI) dan disekap di sana setelah "Peristiwa 27 Juli", ketika dibon oleh aparat Kejagung, aku mengajukan diri hanya akan mau diperiksa jika didampingi lawyer. Aku minta BW yang saat itu Ketua YLBHI untuk menjadi pengacaraku.

Sang jaksa mengatakan di sini yang berwenang militer. Kami hanya ditugaskan saja. Kata sang jaksa itu tidak mungkin aku didampingi pengacara.

Sang jaksa malah bercerita saat dia berada di Jayapura. "Mas Bambang ini orangnya berani. Dia pembela aktivis gerakan kemerdekaan Irian Jaya. Pernah dalam proses sidang, aku JPU dan dia lawyer terdakwa. Acara sidangnya sempat berhenti karena ditembaki senjata api dari atas bukit oleh gerakan separatis di sana. Dan itu sering terjadi. Mas Bambang kok ya betah di sana," ujarnya.

Dan ketika aku benar-benar diadili, Bambang Widjojanto membesuk aku di LP Cipinang. Ia meminta maaf tidak bisa mendampingi PRD.

"Tidak satupun lawyer YLBHI yang diterima di TPHKI (Tim Pembela Hukum dan Kemanusian Indonesia). Ini buntut pertengkaran antara kubu Adnan Buyung Nasution dan Kubu Mulyana dan Herdardi," ungkapnya.

Akhirnya, BW dan Buyung Nasuition masuk dalam tim lawyer Mochtar Pakpahan, yang proses persidangannya berbarengan dengan aku di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Boleh dibilang nama BW cepat melejit, setelah balik dari Irian Jaya. Imbas kisruh di YLBHI, ia menjadi Ketua YLBHI, dan menjadi salah satu tokoh pejuang HAM yang cukup terkenal di saat situasi sangat represif, setelah Peristiwa 27 Juli.

Saat kami dinyatakan sebagai dalang "Kerusuhan 27 Juli", terjadi gelombang represi luar biasa. Bukan hanya ke PRD saja, tetapi ke seluruh komponen gerakan oposisi saat itu. Gerakan demokrasi bisa dibilang tiarap.

Tuduhan dalang kerusuhan dan stigma PKI yang gencar dilancarkan aparatur militer Orba kepada PRD begitu derasnya. Hanya Gus Dur yang saat itu tidak larut mengutuk PRD. Dan sosok BW menjadi pemuas dahaga kami untuk mendapat pembelaan di media massa. Dalam beberapa statemennya bernada membela PRD. Tuduhan PRD sebagai dalang kerusuhan itu menurutnya terlalu jauh. Justru pemerintah melakukan pelanggaran HAM karena diduga di balik penyerbuan Kantor DPP PDI. Sebuah pernyataan yang sangat berisiko saat itu.

Setelah reformasi namanya semakin melejit sebagai pejuang anti korupsi dengan menjadi komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Prestasinya juga diakui publik, termasuk membongkar korupsi di tubuh Kepolisian RI. Imbasnya KPK mendapat "serangan" balik dari kepolisian. BW sendiri sempat ditangkap dan diperiksa untuk kasus yang tiba-tiba "diadakan".

Sebagaimana kita ketahui, publik berada di belakang KPK. Mereka sangat percaya terhadap kredibilitas Bambang dan Abraham Samad (Ketua KPK) yang saat itu dikriminalisasi.

BW harus bertanggung jawab akan pernyataannya. Tak ada penjelasan dan logika yang memadai untuk menyatakan pemilu sekarang paling buruk. BW terjebak retorika dan sudah tidak punya malu, melucuti dirinya yang pernah menjadi pejuang HAM itu.

Sungguh aku terkejut ketika BW memutuskan dirinya menjadi bagian Tim Pemenangan Anies-Sandi dalam pencalonan gubernur DKI. Tak bisa disangkal kubu yang dibela BW menggunakan politik identitas, memainkan isu SARA. Sebagai eksponen pejuang HAM dan gerakan demokrasi ia tahu betul isu SARA adalah upaya untuk melawan kemanusiaan. Ia tahu di berbagai negara isu itu telah menciptakan pelanggaran HAM yang luar biasa.

Semakin aku tidak simpati ketika langkah tersebut dilanjutkan dengan menjadi Tim Pemenangan Prabowo-Sandi. Bukan saja mendukung isu politik identitas yang semakin brutal, dengan strategi kampanye berbau hoaks, tetapi juga sama saja telah mengubur apa yang pernah dilakukannya dulu semasa kediktaktoran Orba.

BW sadar betul semasa kepemimpinannya di YLBHI sangat mensuport berdirinya Kontras yang digagas almarhum Munir. Munir adalah anggota "kabinet"nya di YLBHI. Mereka satu kubu dengan Munir ketika ribut-ribut dengan Mulyana W Kusuma cs. Dan YLBHI sendiri mendorong agar proses kasus penculikan aktivis yang dilakukan Prabowo harus diselesaikan melalui pengadilan, tidak sebatas dipecat dari kemiliteran.

Hari-hari ini semakin aku tidak simpatik. BW ditunjuk menjadi Ketua Tim Hukum Gugatan ke MK untuk capres dan cawapres Prabowo-Sandi. Bahkan BW mengeluarkan pernyataan bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu terburuk.

Saya pikir pernyataannya ini sangat melupakan sejarah peranan dia sendiri di massa Orba. Ia tahu betul dalam mempertahankan kekuasaannya Soeharto telah melakukan pemilu curang. Dan ini yang lebih tepat disebut kecurangan yang sistimatis, masif, dan terstuktur.

Sudah dimulai dari UU-nya yang tidak mencerminkan pemilu yang demokratis dan multi partai. Semua tercantum dalam 5 UU Politik dan dwi fungsi ABRI.

Parpol dan ormas dikebiri lewat UU itu. Parpol tidak diperkenankan punya struktur di desa. Massa mengambang diberlakukan karena politik hanya untuk lima tahunan. Pelaksana pemilu juga pemerintah, karena sesungguhnya yang berkuasa Mendagri.

BW tentu masih ingat begitu brutalnya Soeharto mendongkel Megawati dari tahta Ketua Umum PDI. Bagaimana kekuasaan militer di seluruh daerah, yang dibenarkan oleh konsep dwi fungsi ABRI, menekan pimpinan PDI di daerah untuk menggulingkan Mega di Kongres Medan tahun 1996.

BW juga tentu masih ingat begitu sadisnya penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro yang bertetangga dengan Kantor YLBHI. Banyak jatuh korban, bahkan meninggal. Dan BW sadar setelah itu ruang politik ditutup sama sekali. Memasuki situasi yang begitu represif.

Semua itu adalah upaya Soeharto melakukan kecurangan dalam Pemilu 1997. Dimulai dari pra, dimulai dari UU-nya, ini yang sesungguhnya disebut kecurangan yang sistimatis dan terstruktur.

Pada pelaksanaannya, semua pegawai negeri harus mendukung Golkar. ABRI berperan penting memenangkan Golkar di seluruh daerah dengan kebijakan represifnya. Ini yang tepat disebut masif.

Kalau sekarang, walau UU Pemilu masih perlu dikritik, tapi relatif demokratis. Hasil buah perjuangan rakyat menggulingkan Soeharto. Buah perjuangan BW juga. Partai lebih leluasa menjadi peserta pemilu. Mendirikan partai tidak lagi terancam masuk penjara.

BW harus bertanggung jawab akan pernyataannya. Tak ada penjelasan dan logika yang memadai untuk menyatakan pemilu sekarang paling buruk. BW terjebak retorika dan sudah tidak punya malu, melucuti dirinya yang pernah menjadi pejuang HAM itu.

Setelah Munarman dan BW, siapa lagi tokoh YLBHI yang akan menyeberang menjadi kekuatan politik identitas? Politik yang berpotensi memporakporandakan bangsa dan negara ini.

*Penulis adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik

Baca juga:

Berita terkait
0
Upacara Adat Bakar Batu, Solusi Untuk Damai di Papua
Penyanyi Edo Kondologit menyarankan kepada pemimpin daerah Papua Barat, Papua, dan Jawa Timur untuk menggelar pertemuan adat Bakar Batu.