UNTUK INDONESIA
Berita Mendagri Terkini

Pengkinian berita menteri dalam negeri (mendagri) merupakan pembantu presiden yang membawahi Kementerian Dalam negeri yang membidangi urusan dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Kementerian Dalam Negeri memiliki fungsi melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FPI Tantang Mendagri Diskusi NKRI Bersyariah
Ketum FPI ingin menantang Mendagri Tito Karnavian diskusi bersama soal diskursus NKRI Bersyariah.
FPI Akan Terus Bergerak Tanpa SKT Ormas Mendagri
Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro menegaskan ormas bentukan Rizieq Shihab akan terus bergerak meski tanpa izin Mendagri.
Mendagri: Ma'ruf Amin Tangkal Terorisme-Radikalisme
Mendagri Tito Karnavian mengatakan program penanggulangan terorisme dan radikalisme berada di bawah Wakil Presiden Maruf Amin.
Mendagri Sebut Moratorium Pemekaran Tetap Berlaku
Mendagri Tito Karnavian menyebutkan pemerintah tetap akan melakukan moratorium pemekaran wilayah di Papua.
Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Mendagri
Presiden Joko Widodo resmi melantik Eks Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Polri) Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri.
Wakil Wali Kota Medan Belum Terima SK dari Mendagri
Akhyar Nasution belum menerima surat apapun dari Mendagri sebagai pelaksana tugas pasca OTT KPK Wali Kota Medan.
OTT Bupati Indramayu, Mendagri: Hati-Hati Area Korupsi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sedih dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap dalam OTT KPK, termasuk Bupati Indramayu.
OTT Bupati Lampung Utara, Mendagri: Kembali ke Individu
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan OTT KPK terhadap Bupati Lampung Utara dan kepala daerah lain tidak seharusnya kembali terjadi.
Mendagri Sebut Anggaran Pilkada 2020 Telah Dipersiapkan
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak 270 daerah telah dipersiapkan pemerintah.
Ijtima Ulama Jadi Ormas, Mendagri: Silakan Mendaftar
Mendagri persilakan Ijtima Ulama untuk bertransformasi menjadi lembaga ataupun ormas.
Mendagri Bantah Tudingan Politisasi Izin Ormas FPI
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tuduhan adanya politisasi dalam perpanjangan izin (ormas) Front Pembela Islam (FPI).
Kemendagri Batalkan 40 SK Pejabat Eks Wali Kota Makassar
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi membatalkan 40 Surat Keputusan (SK) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken mantan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Ada apa?
Hasil Evaluasi Mendagri Tentang Perpanjangan Izin FPI
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahajo Kumolo mengungkapkan izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI.
Prabowo Jadi Penjabat Gubernur Sumsel
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Drs Prabowo MM sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan
KTP-E Tercecer Digoreng, Tjahjo: Itu Murni Kecelakaan, Jangan Berspekulasi
KTP-E tercecer digoreng, Tjahjo: itu murni kecelakaan, jangan berspekulasi. Tak ada unsur apa pun dalam perhelatan politik.
Soni Sumarsono Dilantik Menjadi PLT Sementara Gubernur Sulsel
Soni Sumarsono ditugaskan untuk mengisi kekosongan Jabatan Gubernur menjalankan Pemerintahan, selain itu Soni Sumarsono juga sekaligus bertugas mengawal jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kabupaten dan Kota dan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan secara Damai dan Lancar.
Kolom Agama di E-KTP Bisa Diisi Aliran Kepercayaan bagi Penganutnya
"Di kolom agama, bagi mereka diganti menjadi kepercayaan itu saja." - Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin
Bupati Pamekasan Tersangka, Kemendagri Lakukan Reformasi
Mendagri Tjahjo Kumolo menyikapi penyalahgunaan dana desa yang dilakukan Bupati Pamekasan Achmad Syafii menginginkan adanya reformasi perangkat desa.
Mendagri Sayangkan Putusan MK Pembatalan Perda
Menteri Dalam Negeri menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan kewenangan Mendagri dalam membatalkan peraturan daerah tingkat provinsi.
Mendagri: Capres-Cawapres Harus Ada Ukurannya
“Calon presiden dan wakil presiden harus memiliki dukungan nyata yang ditunjukkan melalui presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden."
Load more ...