Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810 ribu orang atau 15,01 persen. Angka itu membuat Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin menyebutkan bahwa persoalan kemiskinan di Tanah Rencong sudah terjadi beberapa periode kepemimpinan gubernur sebelumnya.
Beberapa periode gubernur kita menyandang predikat itu.
Oleh karena itu, kata Dahlan, DPRA bersama pemerintah Aceh akan bersama mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Salah satunya dengan memastikan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan Aceh berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.
“Beberapa periode gubernur kita menyandang predikat itu. Dan sebagai lembaga legislatif kami akan mencoba bekerja dengan maksimal dan memastikan setiap rupiah alokasi pendapatan belanja Aceh bermanfaat dan berguna bagi kepentingan, kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Dahlan, Jumat, 17 Januari 2020.
Dengan penganggaran program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, Dahlan berharap persoalan kemiskinan dapat teratasi. Juga untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan lainnya.
“Kami ingin memastikan memainkan peran itu dengan maksimal,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepala BPS Aceh Wahyudin menyebutkan, ada beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab kenapa Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Di antaranya kucuran dana desa maupun dana otonomi khusus belum merata dan tepat sasaran.
Kemiskinan di Aceh, lanjut Wahyudin, juga berbanding terbalik dengan besarnya alokasi dana untuk Aceh. Pada tahun 2019, Provinsi Aceh mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 4,95 triliun ditambah dana otsus sebesar Rp 8,35 triliun.
“Anggaran yang ada cukup besar, kita punya dana otsus yang cukup tinggi, dana desa cukup tinggi, tetapi mungkin keterjangkauan belum merata, sasaran mungkin belum begitu tepat,” jelas dia.
Ditambahkan, berdasar realita di lapangan, banyak dana desa digunakan untuk membangun saluran irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya. Namun sayang, masih ditemukan sejumlah desa mempekerjakan orang dari luar desa tersebut, bahkan ada yang dari luar Aceh.
“Yang mengerjakan itu bukan orang desa yang bersangkutan. Itu yang kami pantau, tidak semua orang desa yang bersangkutan, ada yang dari luar, bahkan dari Medan,” imbuh dia. []
Baca juga:
- Lewat Pukul 9 Malam, Wanita di Aceh Kena Razia
- Miris, 597 Warga Abdya Aceh Alami Gangguan Jiwa
- Aceh Targetkan Investasi 42 Triliun dari UEA
