Bantul - Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Bantul terdampak langsung wabah virus Corona, baik yang telah dinyatakan positif, atau yang harus menjalani isolasi secara mandiri.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul sudah menyiapkan skema jaminan biaya hidup (jadup) di tengah pandemi yang masih belum terlihat titik redanya.
Bupati Bantul, Suharsono mengatakan datanya masih sangat dinamis, karena hampir setiap hari mengalami perubahan. Akan tetapi dia memastikan data itu di luar warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Data yang kami miliki masih sangat dinamis, setiap hari berubah. Tapi yang pasti skema ini diluar penerima PKH dan BNPT," katanya pada Selasa 14 April 2020.
Hal tersebut menimbulkan semacam kerancuan di tengah-tengah masyarakat, karena para penerimanya bukan dari kalangan kurang mampu. Namun, bantuan ini memang dikhususkan bagi warga terdampak Covid-19.
"Tidak bisa duplikasi yang masuk ke BPNT dan PKH itu sudah ada dananya sendiri, tidak bisa masuk sini. Ini (jadup) khusus yang terdampak langsung, yang tidak bisa kerja itu," jelasnya.
Bantuan itu nantinya akan berbentuk jaminan hidup dan sesuai arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat skema refocusing dan penyesuaian anggaran belanja daerah.
"Kita ikuti terus aturan dari pemerintah pusat untuk rasionalisasi anggaran yang tak menyentuh langsung pada penanganan Covid-19, paling tidak hingga 50 persen, seperti perjalanan dinas, dana promosi, maupun pemeliharaan sarana," ucapnya.
Tidak bisa duplikasi yang masuk ke BPNT dan PKH itu sudah ada dananya sendiri, tidak bisa masuk sini.
Sejauh ini, Pemkab Bantul telah mengalokasikan Rp 300 miliar untuk penanganan wabah ini, yang didapat dari refocusing anggaran. Dana tersebut, akan difokuskan penuh untuk menangani masalah kesehatan, sosial, serta pemulihan ekonomi.
"Masih bisa bertambah, karena kita akan melakukan kajian yang lebih detail. Selain itu, kami juga mengajak Pemerintah Desa untuk mengelola DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) dalam penanganan Covid-19 ini," jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharja mendukung penuh upaya refocusing anggaran. Ia berharap, rencana yang telah disusun benar-benar tepat sasaran, khususnya terkait pengaman sosial.
Pendataan oleh Pemkab harus dilakukan secara transparan, supaya tidak terjadi salah sasaran yang dapat menimbulkan kecemburuan yang berujung konflik sosial di masyarakat, terutama mengenai jadup untuk warga terdampak.
"Masyarakat miskin yang sama sekali tidak tercover program pemerintah, masyarakat yang terkena PHK akibat Covid-19 ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Bantuan dari pemerintah akan sangat meringankan beban mereka," ucapnya.
Untuk upaya pemulihan ekonomi, Hanung mendorong Pemkab Bantul, untuk memberikan stimulus bagi UMKM terdampak. Menurutnya, UMKM harus bisa dibangkitkan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian.
"Ketika perusahaan besar berhenti produksi, maka UMKM bisa menjadi penyangga ekonomi masyarakat. Sehingga, dibutuhkan sentuhan cepat dari pemerintah, agar mereka bisa tetap produktif dan menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.[]
Baca Juga:
- PAUD di Kulon Progo untuk Karantina Pemudik
- Sultan Ground untuk Makam Jenazah Covid-19 di Bantul
- Penjelasan Mirip Jeritan Hantu Kuntilanak di Bantul
