Tolak UU Cipta Kerja, Massa Kepung DPRD Sumbar

Ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Barat. Mereka menuntut pembatalan UU Cipta Kerja.
Massa unjuk rasa saat menggelar demonstrasi penolakkan UU Cipta Kerja ke DPRD Sumbar. (Foto: Tagar/Muhammad Aidil)

Padang - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat (Sumbar), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar, Rabu, 7 Oktober 2020.

Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Para demonstran menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang resmi disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020.

Dari pantauan Tagar, beragam spanduk bertuliskan perlawanan untuk menolak UU Cipta Kerja. Di antaranya, "Cakak Wak Lah Pak" dan "Social Justice Was About RP".

Selain mahasiswa, sejumlah buruh di Sumbar juga ikut menyuarakan penolakan UU yang dianggap membunuh hak para pekerja itu. "Hidup mahasiswa. Tolak UU Cipta Kerja. Kita satu suara, satu komando," teriak orator demonstrasi.

Pagar berduriMassa unjuk rasa tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung DPRD Sumbar yang dipagari kawat berduri. (Foto: Tagar/Muhammad Aidil)

Ahmad Syariadi, perwakilan orator dari AKBP STIE Sumbar meminta pengunjuk rasa tidak bersikap anarkis dan menghormati aparat kepolisian yang melakukan penjagaan di gedung wakil rakyat tersebut.

"Saya meminta kepada rekan-rekan untuk menjaga sikap dan tidak berbuar anarkis," katanya.

Tak hanya menyampaikan orasi, para pengunjuk rasa juga menyanyikan yel-yel khas mahasiswa dan buruh di pelataran jalan. "Indonesia sedang tidak baik-baik saja," katanya.

Hingga pukul 15.00 WIB, unjuk rasa masih berlangsung panas di DPRD Sumbar. Aksi ini dimulai sejak sekitar pukul 13.15 WIB. [PEN]

Berita terkait
Kawal Demo UU Cipta Kerja, Polda Sumbar Kerahkan 950 Polisi
Polda Sumatera Barat mengerahkan sebanyak 950 personel gabungan untuk mengamankan rencana demonstrasi yang akan digelar mahasiswa.
7 Dosa Besar UU Cilaka Menurut Pusako Unand
Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH-Unand) merilis 7 dosa besar terkait UU Cilaka atau UU Cipta Kerja.
Hoaks Omnibus Law Cipta Kerja, DPR: Jangan Sampai Berurusan Hukum
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta masyarakat bijak menggunakan medsos jangan sampai sebar hoaks Omnibus Law Cipta Kerja tersandung hukum.
0
Amerika Perluas Kapasitas Tes untuk Cacar Monyet
Perluas kapasitas pengujian di berbagai penjuru negara dan membuat tes lebih nyaman dan mudah diakses pasien dan penyedia layanan kesehatan