UNTUK INDONESIA
Terdakwa Pembunuh Adik di Rembang Bingung Dakwaan
Terdakwa pembunuhan di Rembang bingung dengan dakwaan JPU. Teryata ia tidak bisa bahasa Indonesia.
Terdakwa pembunuhan ST, berkomunikasi dengan penasehat hukum menggunakan bahasa Jawa di ruang sidang PN Rembang, Rabu, 29 Januari 2020. (Foto: Tagar/Rendy Teguh Wibowo)

Rembang - Kejadian menggelitik terjadi di persidangan perkara dugaan pembunuhan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Rembang. Terdakwa, ST 58 tahun, kebingungan dengan tuduhan pembunuhan yang didakwakan kepadanya.

Respon itu membuat keheranan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum (JPU). Usut punya usut, kebingungan itu dipicu permasalahan sepele. ST tidak memahami dakwaan JPU lantaran tidak bisa berbahasa Indonesia.

"Saya tidak bisa bahasa Indonesia, tidak mengerti saya," kata dia dalam bahasa Jawa sembari memperlihatkan mimik muka kebingungan, Rabu, 29 Januari 2020.

ST didakwa membunuh adiknya sendiri Sugiyono 42 tahun, diduga motif warisan. Peristiwa berdarah di antara saudara sekandung itu terjadi pada awal September 2019 di Desa Suntri, Kecamatan Gunem. Dan untuk pertama kalinya, perkara itu disidangkan di PN Rembang, Rabu, 29 Januari 2020.

Dakwaan itu bermula dari rangkaian penyidikan yang tidak benar, cacat hukum dan tidak maksimal. Berita acara pemeriksaan penuh rekayasa.

Bermula dari pembacaan dakwaan oleh JPU. Kemudian majelis hakim yang dipimpin Sri Rahayuningsing menanyakan ke ST soal materi dakwaan itu. Setelah mengetahui hanya bisa bahasa Jawa, terdakwa diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan penasehat hukumnya.

Baru kemudian terdakwa memahami apa yang terkandung di dakwaan JPU. Namun jawaban menyangkal dakwaan langsung disampaikan yang bersangkutan. "Mboten kulo, kulo mboten pelakune. Saestu mboten kulo (bukan saya, saya bukan pelakunya. Sungguh, bukan saya)," ucapnya spontan.

Berikutnya, pihak penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk memberi jawaban atas dakwaan JPU. Hakim juga meminta salinannya diberikan ke terdakwa dengan maksud agar bisa dibaca juga. Namun lagi-lagi hakim dibuat bingung dengan tanggapan ST. Ia enggan menerima salinan eksepsi.

"Kulo nulis mawon mboten saget nopo malih moco (saya menulis saja tidak bisa apalagi membaca)," tutur ST mengundang senyum seluruh pihak yang hadir di ruang sidang.

Namun demikian hakim tetap meminta ST membawa salinan dakwaan meski hanya dipegangi saja. Usai eksepsi dibacakan, hakim kembali bertanya apakah ST hanya bisa bahasa Jawa atau masih paham sedikit bahasa Indonesia.

"Mboten saget, kulo mboten pernah sekolah (tidak bisa, saya dulu tidak pernah sekolah)," ujarnya polos.

Sementara itu, dalam eksepsinya, penasehat hukum terdakwa, Andi Darti menyatakan kliennya bukan pelaku sebenarnya di perkara pembunuhan Sugiyono. Bahkan ia tegas menyatakan JPU tidak memiliki bukti yang kuat dalam kasus tersebut.

Atas eksepsi tersebut, majelis hakim meminta JPU menyiapkan jawaban dalam bentuk tertulis. Agenda sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda tanggapan atas eksepsi terdakwa yang diwakili penasehat hukumnya.

"Dakwaan itu bermula dari rangkaian penyidikan yang tidak benar, cacat hukum dan tidak maksimal. Berita acara pemeriksaan penuh rekayasa. Fakta-fakta yang disampaikan penyidik sebelumnya juga tidak sinkron dengan dakwaan. Karena itu dakwaan seharusnya dibatalkan," tutur Darti usai sidang. []

Baca juga: 

Berita terkait
Barbar, Dua Warga Rembang Dibakar Pengendara Vario
Dua warga Rembang dibakar orang tak dikenal. Pelaku pakai penutup muka, mengendarai Vario, melempar cairan yang diduga bensin dan menyulut api.
Ibu Muda Menangis Kepergok Curi Tas di Pasar Rembang
Ibu muda di Rembang hanya bisa menangis ketika tertangkap korban dan warga mencuri tas di pasar. Bahkan terus menangis sampai di kantor polisi.
Dua Pria Pati Rampas Mobil di Rembang Pakai Keris
Dua pria asal Pati dibekuk anggota Polres Rembang. Keduanya merampas mobil di Rembang pakai keris karena motif asmara.
0
Pesan Sultan HB X Usai Outbound SMPN 1 Turi Sleman
Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta menghindari aktivitas di sungai selama musim hujan. BPBD DIY diminta membuat surat edaran tentang hal ini.