Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Junaidi Auly meminta pemerintah untuk menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2021 secara terukur dan realistis. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen perlu dikaji lebih mendalam lagi.
"Di masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih," ujar Junaidi dalam menanggapi paparan Menkeu, Gubernur BI, Kepala Bappenas, Ketua DK OJK dan Kepala BPS di DPR. Rabu, 2 September 2020.
Jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2% atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020.
Baca Juga: Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,5% dalam RAPBN 2021
Anggota Fraksi PKS ini menyebutkan, pemerintah agar fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sejalan dengan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Kualitas pertumbuhan ekonomi tidak kunjung membaik karena target RPJMN sebelumnya gagal dicapai sehingga dikhawatirkan Indonesia akan masuk di middle income countries.
"Pemerintah juga perlu bekerja keras di tengah bayang-bayang risiko pandemi covid-19 di 2021 dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi," ucap Junaidi.
Selain itu, pencapaian target dan peningkatan kualitas ekonomi 2021 menjadi semakin membaik harus terus didorong karena kontraksi ekonomi tahun ini menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk. Tercatat pada triwulan II/2020 angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dalam enam bulan. "Jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2% atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020," tutur Junaidi.
Legislator dari dapil Lampung II ini mendesak kepada pemerintah untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka lapangan kerja yang mesti dipercepat dengan peningkatan investasi. Selain itu menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi komponen terbesar dari alokasi belanja masyarakat.
Junaidi menambahkan, semasa pandemi ini daya beli masyarakat menurun signifikan karena kebijakan PSBB yang membuat aktivitas ekonomi menurun. Bahkan menurut data Bappenas daya beli masyarakat yang hilang mencapai Rp 362 triliun semasa pandemi ini. "Namun disisi lain untuk menangani krisis kesehatan, PSBB menjadi kebutuhan," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi ekonomi makro Indonesia tahun 2021 dalam pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 Disertai Nota Keuangan, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021. Sidang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.
Simak Pula: Gawat! Pandemi Buat Perusahaan Jadi Zombie Companies
"Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 sampai 5,5 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," kata Jokowi. []
