Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,5% dalam RAPBN 2021

Preside Jokowi menyampaikan asumsi ekonomi makro tahun 2021 dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 Disertai Nota Keuangan.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma\\'ruf Amin tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi ekonomi makro Indonesia tahun 2021 dalam pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 Disertai Nota Keuangan, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021. Sidang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.

"Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 sampai 5,5 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," kata Jokowi.

Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705 ribu barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.

Baca Juga: Jokowi Siapkan Rp 104,2 T untuk Ketahanan Pangan 

Presiden Jokowi menambahkan,  saat kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada di kisaran Rp14.600 per dolar Amerika Serikat dengan tingkat inflasi yang diupayakan terjaga pada tingkat tiga persen untuk mendukung daya beli masyarakat. Selain itu,  suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 7,29% dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga diperkirakan berada pada kisaran 45 dolar AS per barel.

"Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705 ribu barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari," ucap Jokowi.

Dalam pidato ia menyampaikan juga soal pentingnya kelanjutan pemulihan ekonomi nasional, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun.

Jokowi menyebutkan anggaran tersebut  untuk sejumlah hal, mulai dari penanganan kesehatan hingga insentif usaha. "Pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah)," ujar Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Kalkulasi APBN 2021 Hadapi Tantangan Global

Hal lainnya juga terkait perlindungan sosial untuk  masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun melalui program keluarga harapan, kartu sembako, Kartu Prakerja, serta bansos tunai. []

Berita terkait
RAPBN 2021, Jokowi Transfer ke Daerah Rp 796,3 Triliun
Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah atau TKDD sebesar Rp 796,3 triliun dengan tujuh arah kebijakan.
4 Program RAPBN 2021 yang Dirancang Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan terdapat empat (4) fokus program Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021.
Sri Mulyani Siapkan RAPBN 2021 Sesuai PEN dan Covid-19
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani siapkan desain atau postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sesuai PEN dan Covid-19.
0
SDR: Kenapa KPK Tak Kunjung Panggil Gubernur DKI, Dispora, Bank DKI & FEO
Sementara dalam kepentingan penanganan kasus dugaan korupsi, baik Mabes Polri dan KPK tentunya akan merujuk pada hasil pemeriksaan BPK.