UNTUK INDONESIA
Berita PKS Terkini

Berita harian terkini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diulas dengan padat dan jelas. Partai berbasis Islam ini, sebelumnya bernama Partai Keadilan. Partai yang memiliki lambang untaian padi di antara dua bulan sabit ini awalnya berfokus pada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. PKS berdiri pada 20 April 1998, dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia. Para ketua umumnya yakni, Nurmshmudi Isma'il (1998-2000), Hidayat Nur Wahid (2000-2004), Tifatul Sembiring (2004-2009), Luthfi Hasan Ishaaq (2009-2010 & 2013 mengundurkan diri), Anis Matta (2013-2015), dan yang masih menjabat Sohibul Iman (2015-2020).

PKS Minta Pernyataan Jokowi ke Macron Dikawal Menlu RI
Hidayat Nur Wahid membenarkan sikap Jokowi yang merespons keras pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pun dia meminta Menlu kawal sikap itu.
PKS Jatim Ajak Kadernya dan Warga Boikot Produk Prancis
DPW PKS Jawa Timur mengirimkan surat kecaman ke Konjen Prancis di Surabaya atas pernyataan Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam.
Fraksi PKS Kirim Surat Protes ke Presiden Prancis
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini mengecam pernyataan Presiden Prancis Emannuel Macron.
PKS ke Pemerintah: Jangan Lembek Apalagi Didikte PT Freeport
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto minta Pemerintah tegas hadapi PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam hal pembangunan smelter.
Ada Drama UU Migas di Cipta Kerja, PKS: Ini Soal Marwah DPR!
Fraksi Partai PKS DPR minta insiden dicantumkannya Pasal 46 Undang-Undang Migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja diusut tuntas.
PKS Kecam Presiden Prancis Soal Karikatur Nabi Muhammad SAW
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta mengecam pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menyudutkan Agama Islam.
PKS Tuding Pemerintah Manfaatkan Pandemi Perkuat Kekuasaan
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menuding pemerintah memanfaatkan momen pandemi Covid-19 untuk memperkuat kekuasaan.
Politisi PKS - Kemenkes Sosialisasikan Layanan Kesehatan
Politisi PKS menyebut pelayanan kesehatan di Indonesia menghadapi banyak tantangan dan penyesuaian setelah adanya serangan wabah Covid-19.
Janji Kampanye Tak Tercapai, Perjuangan PKS Terbentur Tembok
Adi Prayitno menyebut, sulit bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menepati janji kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu.
PKS: Pengadaan Vaksin Covid-19 Ngebut Seperti UU Cipta Kerja
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku prihatin melihat pengadaan vaksin Covid-19 ngebut seperti pengesahan UU Cipta Kerja.
Korban Dugaan Intimidasi Kader PKS Tersedu Dikunjungi Bobby
Kaisem tersedu. Bobby Nasution dipeluknya erat, menumpahkan rasa akibat ancaman penarikan kartu BPJS Kesehatan oleh oknum kader PKS.
Soal Survey Indikator, DPR: Catatan Buruk Kinerja Pemerintah
Anis menegaskan bahwa ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah.
Sindir Politik Dinasti, PKS: Ini Bukan Perusahaan Keluarga
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Presiden Jokowi atas perkembangan politik dinasti saat ini.
Rencana Kominfo Blokir Medsos, Ancam Kebebasan Berekspresi
Sukamta menyayangkan sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Permen untuk memblokir media sosial di tengah maraknya unjuk rasa.
Sejak Krisis 98, Setahun Periode ke-2 Jokowi Utang Terbanyak
Anis Byarwati menyebut, setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada periode kedua ini pecahkan rekor penambahan utang terbanyak.
PKS: Setahun Jokowi - Ma'ruf Kinerja Ekonomi Tak Memuaskan
Fraksi PKS DPR menegaskan, ketidakberhasilan Jokowi-Maruf mencapai target ekonominya, menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah.
PKS: Satu Tahun Jokowi - Ma'ruf Banyak Gaduh, Gagap, Gagal
Sukamta menilai satu tahun Pemerintah Joko Widodo-Maruf Amin berjalan lebih banyak diwarnai dengan kegaduhan dan kegagapan, serta kegagalan.
Periode ke-2 Jokowi, PKS Sorot Dinasti Politik - UU Ciptaker
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai di periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, politik dinasti semakin bertumbuh.
Periode ke-2 Jokowi Dinilai Diskreditkan Oposisi Ancaman Negara
Mulyanto berpandangan bahwa pemerintahan Jokowi merasa terganggu dengan adanya oposisi yang berada di parlemen maupun di luar parlemen.
Keambyaran Periode ke-2 Jokowi, Rakyat Jadi Cebong - Kadrun?
Mulyanto menyebut secara umum kinerja Pemerintahan Jokowi berada di bawah standar. Menurutnya, kinerja Jokowi masih jauh dari janji kampanye.
PKS Ungkap Diagnosis Keliru Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja
Anis Byarwati membeberkan beberapa catatan kritisnya terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menilai UU ini diagnosis yang keliru.
Load more ...