MA dan MK tidak menyalahkan TWK KPK meski Komnas HAM dan Ombudsman telah memberitahu bahwa itu tidak tepat paham administrasi.

Sebanyak 57 pegawai KPK tak lolos TWK ditawarkan untuk masuk ke Polri sebagai ASN yang menimbulkan banyak respons dari sejumlah tokoh publik.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menawari 57 pegawai menjadi ASN di lembaga Kapolri. Berikut respons Sujanarko terkait itu.

Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo menghormati putusan MK dan MA terkait polemik TWK pegawai KPK yang tak berkesudahan.

Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang meminta kejelasan Presiden Joko Widodo terkait 57 pegawai KPK yang dihentikan.

Pegawai KPK nonaktif Rasmala Aritonang menilai KSP) Ali Mochtar Ngabalin tidak memahami konteks hukum dalam polemik Tes Wawasan Kebangsaan.

Sebanyak 18 pegawai yang telah lulus Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan diangkat menjadi ASN segera melakukan kelengkapan administrasi.

Sebelumnya, KPK mengatakan surat keberatan KPK atas temuan itu akan segera dikirim ke Ombudsman. Rencananya surat akan dikirim besok pagi.

Mantan Direktur KPK, Sujanarko mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi apa yang sudah di lakukan oleh Ombudsman dengan sangat terbuka.

Menurut Novel Baswedan, hasil kerja Ombudsman atas pemeriksaan terhadap masalah TWK pada alih status pegawai KPK sudah sangat terang dan jelas.

Ombudsman Republik Indonesia lakukan tindakan korektif usai menerima laporan dari tim Advoksai Selamatkan KPK diduga adanya meladministrasi di KPK.

Penyimpangan prosedur itu terjadi pada rapat harmonisasi yang dihadiri pimpinan kementerian/lembaga yaitu para perancang.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan sebanyak 18 pegawai KPK yang tidak lolos TWK bersedia mengikuti Diklat Bela Negara dan wawasan kebangsaan.

Pimpinan KPK Firli Bahuri menolak permintaan sejumlah pegawai non-aktif KPK untuk mencabut berita acara tentang peserta yang tak lolos TWK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan saran dari elemen masyarakat, terutama pihak akademisi.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menolak surat keberatan dari pegawai nonaktif KPK yang tak lolos tes wawancara kebangsaan.

Saya apresiasi putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi sah konstitusional. Muannas Alaidid.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan TWK pegawai KPK yang diduga sebagai upaya menyingkirkan 75 pegawai.

Komnas HAM akan mengirimkan surat panggilan kepada BIN dan BNPT terkait aduan 75 pegawai KPK perihal dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan hasil TWK pegawai KPK bisa dibuka melalui mekanisme pengadilan dengan begitu akan ada titik terangnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Komnas HAM mempertanyakan tentang isu taliban di tubuh lembaga antikorupsi saat diminta keterangan.