Muannas Alaidid: Putusan Mahkamah Agung Akhiri Polemik TWK KPK

Saya apresiasi putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi sah konstitusional. Muannas Alaidid.
Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Foto: Tagar/Wikipedia)

Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum Muannas Alaidid mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang memutuskan Tes Wawasan Kebangsaan untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah sah dan konstitusional.


Dengan keluarnya putusan MA, kita harus akhiri polemik terkait TWK.


Muannas mengajak semua pihak menggunakan putusan MA itu untuk mengakhiri polemik tes wawasan kebangsaan atau biasa disingkat TWK.

"Kita apresiasi putusan MA yang memutuskan TWK untuk calon PNS itu sah dan konstitusional, putusan ini yang ditunggu-tunggu publik dan wajib dihormati," kata Muannas dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Kamis, 24 Juni 2021.

Putusan Mahkamah Agung itu tertuang dalam putusan nomor 2 P/HUM/2020 atas nama pemohon Mifta Adita dan Suwarno. Namun, MA menolak permohonan tersebut.

"Dengan keluarnya putusan MA, kita harus akhiri polemik terkait TWK, karena putusan MA sudah jelas dan tegas, TWK untuk CPNS sah dan konstitusional," ujar Muannas Alaidid.


Baca juga: Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Minta Jokowi Batalkan TWK






Berita terkait
Komnas HAM Kirim Surat Panggilan ke BIN dan BNPT Soal TWK
Komnas HAM akan mengirimkan surat panggilan kepada BIN dan BNPT terkait aduan 75 pegawai KPK perihal dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK.
BKN: Hasil TWK Pegawai KPK Bisa Dibuka di Pengadilan
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan hasil TWK pegawai KPK bisa dibuka melalui mekanisme pengadilan dengan begitu akan ada titik terangnya.
Kepala BKN: Proses TWK Pegawai KPK Rahasia Negara
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan informasi mengenai proses pelaksanaan TWKK terhadap pegawai KPK merupakan rahasia negara Indonesia.
0
Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Wajib Vaksin
Ombudsman Republik Indonesia mendukung upaya Pemerintah dalam hal menekan laju penularan virus Covid-19.