Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mempertimbangkan rencana pencabutan kebijakan PPKM dan pemerintah siapkan strategi yang matang.

Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan PPKM yang berlaku mulai dari tanggal 10 hingga 23 Mei 2022

Pemerintah tetap lanjutkan kebijakan PPKM sebagai upaya untuk terus dapat mengendalikan pandemi Covid-19

Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM untuk periode waktu pelaksanaan 14 hari ke depan yaitu dari 26 April sampai 9 Mei.

Menteri Dalam Negeri menerbitkan aturan baru dengan menerapkan PPKM Level 2 hingga 9 Mei 2022 mendatang.

Sesuai dengan Inmendagri ini, jumlah daerah yang masuk dalam kategori PPKM Level 1 mengalami kenaikan signifikan

Tingkat vaksinasi dosis 2 yang minimal 45 persen dan vaksinasi lansia dosis 1 yang minimal 60 persen juga dijadikan indikator penerapan PPKM.

PTM harus dilaksanakan sesuai dengan level dan cakupan vaksinasi Covid-19 di daerah tempat sekolah berada.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Ketentuan tersebut ditetapkan berlaku sejak tanggal 22 Maret 2022 hingga 4 April 2022.

Hal itu mengatur tempat resepsi pernikahan hanya diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 50 persen dan protokol kesehatan ketat.

Sehingga kapasitas yang diperbolehkan naik KRL jadi meningkat 60% dari sebelumnya yang hanya 45%.

Sepekan sebelumnya, ketika PPKM Level 3 kapasistas pengunjung mal yang diizinkan hanya 60 persen.

Kondisi dan penanganan pandemi di Tanah Air sejak adanya gelombang Covid-19 varian Omicron terus membaik

PPKM untuk level 4 pada Instruksi Mendagri Tito Karnavian yang terbaru bertambah dari 4 daerah menjadi 7 daerah.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan kasus konfirmasi harian dan perawatan pasien sudah mulai melandai.

Capaian vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi masyarakat umum maupun kelompok lanjut usia (Lansia) jadi syarat penurunan level PPKM di Jawa-Bali

Pemerintah melanjutkan kebijakan PPKM di luar Jawa-Bali yang berlaku mulai dari tanggal 1 hingga 14 Maret 2022

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran tatap muka (PTM) yang dilaksanakan.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyerap aspirasi dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jatim. Ini yang disampaikan IWAPI.

Aturan ini akan berlaku mulai 22 hingga 28 Februari 2022.