Mayoritas Warga Setuju Pemberian Bansos Meski PPKM Sudah Dicabut

Mayoritas responden (82,1 persen) responden setuju atau sangat setuju jika pemerintah tetap memberikan bantuan sosial (Bansos)
Kemensos menyalurkan Bansos bagi korban longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 21 November 2022. Selain warga miskin, korban bencana berhak atas Bansos. (Foto: voaindonesia.com/Courtesy/Humas Kemensos)

TAGAR.id, Jakarta – Lebih dari 80 persen warga setuju dengan pemberian bantuan sosial meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut. Sasmito Madrim melaporkannya untuk VOA.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sekitar 47 persen responden mengetahui Presiden Joko Widodo telah mencabut PPKM. Dari yang mengetahui ini, mayoritas responden setuju dengan kebijakan yang diambil pemerintah.

Kendati demikian, Direktur LSI, Djayadi Hanan, mengatakan mayoritas responden (82,1 persen) responden setuju atau sangat setuju jika pemerintah tetap memberikan bantuan sosial (Bansos) meskipun PPKM sudah dicabut. Survei ini dilakukan pada 7-11 Januari 2023 melibatkan 1.221 responden dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9 persen.

Direktur LSI Djayadi HananDirektur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan. (Foto: voaindonesia.com/Tangkapan layar/Petrus Riski-VOA).

"Barangkali ini bisa dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap keadaan ekonomi yang dipandang belum pulih, walaupun membaik. Karena itu bansos diperlukan," ujar Djayadi Hanan dalam konferensi pers daring, Minggu, 22 Januari 2023.

Hasil survei tentang kondisi ekonomi yang disampaikan Djayadi Hanan menyebutkan sebanyak 35,6 persen responden menilai dalam kondisi buruk atau sangat buruk. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan responden yang menilai baik atau sangat baik sebesar 27,1 persen. Sedangkan yang menilai ekonomi dalam keadaan sedang 35 persen.

Hasil survei juga menyebutkan hampir lima puluh persen responden menilai harga sembako dan harga BBM kurang atau tidak terjangkau. Meskipun mayoritas mereka menilai ketersediaan sembako dan BBM masih cukup.

"Khusus BBM masyarakat kita terbelah. Sebanyak 48 persen menyatakan terjangkau, 46 persen menyatakan kurang atau sangat tidak terjangkau. Saya kira BBM dan sembako masih jadi isu penting."

Survei juga menunjukkan responden yang menyatakan harga sembako dan BBM tidak terjangkau adalah perempuan. Sedangkan dari wilayah menyebar di Sumatra, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan.

ibu2 terima bantuan sembakoPara ibu membawa bantuan Sembako di posko pengungsi di Cianjur, Jawa Barat, 24 November 2022. (Foto: voaindonesia.com/Antara/Wahyu Putro A via REUTERS)

Hasil survei juga menunjukkan lebih dari lima puluh persen responden menilai tidak ada perubahan atau semakin memburuk kinerja pemerintah dalam menyelesaikan sejumlah persoalan masyarakat. Antara lain pengurangan jumlah kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan pengurangan pengangguran.

Menanggapi hasil survei ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah terus hadir bersama masyarakat, antara lain dengan memberikan subsidi BBM untuk membantu masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah menurunkan harga BBM nonsubsidi seiring dengan harga minyak dunia yang turun.

"Pemerintah tetap memberikan subsidi. Solar itu Rp 6.500 per liter, pemerintah membantu per liter. Dan Pertalite masih diberi subsidi Rp 1.000 per liter," tutur Erick Thohir.

Erick menjelaskan pemerintah juga terus memantau harga-harga komoditas pokok masyarakat. Antara lain cabai kriting dan cabai rawit yang mengalami penurunan harga, harga minyak goreng yang masih stabil, dan prediksi harga daging yang akan naik. Menurutnya, pemerintah telah membuat kebijakan untuk membuat harga-harga sembako tersebut stabil. (sm/em)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Capaian Salur Bansos Kemensos di DKI Jakarta Tembus 80%
Sejalan dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, jajaran Kementerian Sosial terus melakukan akselerasi dalam penyaluran bantuan sosial.
0
Mayoritas Warga Setuju Pemberian Bansos Meski PPKM Sudah Dicabut
Mayoritas responden (82,1 persen) responden setuju atau sangat setuju jika pemerintah tetap memberikan bantuan sosial (Bansos)