Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara PPKM Award 2023 yang digelar di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta pada Senin (20/3).

Mayoritas responden (82,1 persen) responden setuju atau sangat setuju jika pemerintah tetap memberikan bantuan sosial (Bansos)

Langkah pencabutan PPKM tersebut dinilai perlu mengingat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 selama 11 bulan.

Menko Luhut memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara daring.

Penerbitan aturan ini menindaklanjuti pencabutan kebijakan PPKM yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Jumat, 30 Desember 2022

Kendati PPKM dicabut, Presiden Jokowi tegaskan bahwa pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat

Presiden Jokowi mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena karena sebagian besar penduduk sudah memiliki antibodi terhadap Covid-19

Indonesia perlu berkaca ke beberapa negara yang di awal pandemi bisa kendalikan penyebaran Covid-19 belakangan kewalahan hadapi lonjakan kasus

Kapolri juga mengatakan saat ini Kementerian Kesehatan tengah mengkaji kebijakan penghapusan PPKM.

Jokowi mengatakan dirinya memberi target kementerian terkait untuk menyelesaikan kajian dan kalkuasi terkait hal tersebut pada pekan ini

Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1 di seluruh kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mempertimbangkan rencana pencabutan kebijakan PPKM dan pemerintah siapkan strategi yang matang.

Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan PPKM yang berlaku mulai dari tanggal 10 hingga 23 Mei 2022

Pemerintah tetap lanjutkan kebijakan PPKM sebagai upaya untuk terus dapat mengendalikan pandemi Covid-19

Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM untuk periode waktu pelaksanaan 14 hari ke depan yaitu dari 26 April sampai 9 Mei.

Menteri Dalam Negeri menerbitkan aturan baru dengan menerapkan PPKM Level 2 hingga 9 Mei 2022 mendatang.

Sesuai dengan Inmendagri ini, jumlah daerah yang masuk dalam kategori PPKM Level 1 mengalami kenaikan signifikan

Tingkat vaksinasi dosis 2 yang minimal 45 persen dan vaksinasi lansia dosis 1 yang minimal 60 persen juga dijadikan indikator penerapan PPKM.

PTM harus dilaksanakan sesuai dengan level dan cakupan vaksinasi Covid-19 di daerah tempat sekolah berada.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Ketentuan tersebut ditetapkan berlaku sejak tanggal 22 Maret 2022 hingga 4 April 2022.